Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VII DPR RI mendukung permintaan Presiden Joko Widodo agar proyek Revamping Aromatic dan Olefin Pertamina melalui PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) tetap dilanjutkan.
Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa sebagai bentuk dukungan dan perhatian, Komisi VII DPR juga melakukan identifikasi baik dari sisi teknik, ekonomi, dan aspek lain setelah melakukan kunjungan kerja ke proyek tersebut pada pekan lalu.
"Betul apa yang diperintahkan Presiden, projek ini harus jalan," ujarnya seperti dikutip Antara, Senin (30/11/2020).
Setelah melalui analisis yang dalam perihal berbagai aspek keekonomian dan aspek-aspek strategis lain di antaranya adalah menyubstitusi sehingga mengurangi ketergantungan impor terhadap bahan baku tertentu. Bijih plastik dan produk turunan lain dari olefin bisa menambah devisa secara signifikan.
Terkait kunjungan kerja spesifik ke proyek strategis nasional tersebut, menurut Sugeng, adalah dalam rangka memonitor perkembangan TPPI.
Dalam kunjungan spesifik tersebut, Komisi VII DPR RI didampingi Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, Sekretaris SKK Migas Murdo Gantoro, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Ignatius Tallulembang, dan Direktur Utama PT TPPI Yulian Dekri.
Baca Juga
“Kami Komisi VII melihat strategisnya proyek TPPI. Dalam kunjungan kerja di proyek tersebut, kami juga membedah bersama-sama manajemen TPPI, Pertamina, dan Kementrian ESDM,” sambung Sugeng dalam keterangannya.
Dari hasil pemaparan Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan TPPI, lanjut Sugeng, Komisi VII DPR RI menyimpulkan bahwa proyek yang sifatnya sangat strategis tersebut sangat feasible dan proven baik dari sisi teknis, keekonomian, ataupun dari sisi strategis lain, memiliki multiplier effect yang sangat besar untuk kepentingan nasional dan masyarakat luas, termasuk masyarakat Tuban dan Jawa Timur.
“Dari penjelasan TPPI, Komisi VII mendapat pemahaman secara komprehensif tentang perkembangan proyek Revamping Aromatic dan Olefin. Hampir semua on track," katanya.
Dikatakannya, Komisi VII DPR RI sangat setuju agar pembangunan proyek di TPPI khususnya Olefin TPPI dapat tuntas, serta mendukung penuh langkah–langkah percepatan yang dilaksanakan Pertamina.
Sugeng juga menjelaskan, bahwa proyek tersebut dilakukan secara bersih dan transparan. Termasuk pada proses awal, antara lain pada beauty contest, bahwa proyek yang akan menelan biaya investasi sekitar Rp50 triliun tersebut dikawal ketat oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri.
Dalam kaitan itu pula, sangat dipertanyakan, jika ada pihak yang mencoba menghalangi proyek ini. "Jika ada yang menghalangi pembangunan TPPI ini berarti tidak nasionalis,” tegas Sugeng.
Sebagai tindak lanjut kunjungan kerja, Sugeng memastikan bahwa Komisi VII akan melakukan rapat dengan Pertamina sebagai holding kemudian juga menggelar rapat lintas komisi untuk membahas agar proyek tersebut berjalan sesuai target.
Selain itu, juga dilakukan rapat lintas komisi. Bersama Komisi VI karena menyangkut BUMN dan Komisi XI karena menyangkut anggaran dan kepemilikan saham. “Terpenting, kami ingin Pertamina fokus supaya proyek ini tetap jalan.”
.jpg)
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono serta Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Muhammad Khayam berfoto bersama dengan Direktur Utama Kilang Pertamina Indonesia (KPI) Ignatius Tallulembang, Presiden Komisaris PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Ardhy N. Mokobombang, Presiden Direktur TPPI Yulian Dekri serta jajaran manajemen pada saat kunjungan kerja di PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur, 8 Oktober 2020.
PROYEK REVAMPING
TPPI sedang menjalankan Proyek Revamping Platforming dan Aromatik untuk meningkatkan kapasitas platforming unit dari 50.000 barel menjadi 55.000 barel per hari dan kapasitas produksi paraksilen 600.000 ton menjadi 780.000 ton per tahun dengan biaya pembangunan sebesar 180 juta dolar AS.
Pekerjaan basic engineering design package (BEDP) yang dikerjakan oleh UOP sejak Maret 2020 dan telah selesai pada 25 September 2020. Sedangkan, pembangunan lima tangki secara keseluruhan bakal dikebut hingga pertengahan Desember 2021.
Sementara itu, Proyek Revamping TPPI akan dilaksanakan pada awal 2022 bersamaan dengan pelaksanaan turn around kilang, sehingga pada kuartal I 2022 diharapkan kilang sudah dapat beroperasi secara penuh.
Terkait dengan dukungan TPPI untuk mengurangi produk impor paraksilen, perusahaan sudah mulai mengoperasikan unit produksi paraksilen sejak Agustus 2020 secara dual mode yang menghasilkan produk petrokimia dan produk BBM, dan akan ditingkatkan secara bertahap.
Saat ini, kebutuhan domestik paraksilen mencapai satu juta ton per tahun, sedangkan pemasok dari dalam negeri selain TPPI adalah Kilang RU IV Pertamina yang mempunyai kapasitas produksi sekitar 200.000 ton per tahun.
Untuk mengurangi impor paraksilen pada 2021, TPPI akan memproduksi 280.000 ton per tahun paraksilen, selain juga memproduksi bahan bakar Pertamax.
Bersama dengan produksi paraksilen Pertamina sebesar 220.000 ton per tahun, total produksi paraksilen dalam negeri menjadi 500.000 ton per tahun atau dapat mengurangi impor hingga 50 persen.
Kemudian pada 2022, dengan selesainya Proyek Revamping tersebut, TPPI akan dapat meningkatkan produksi paraksilen menjadi 780,000 ton per tahun, sehingga tambahan produksi tersebut dapat memenuhi seluruh kebutuhan paraksilen dalam negeri bersama Pertamina.
Hingga kuartal II 2020, pertumbuhan sektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional mencapai 8,65 persen. Capaian tersebut jauh di atas pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi dan berkontribusi kepada PDB sebesar Rp265 triliun.
Selain itu, nilai investasi di sektor industri kimia tercatat cukup signifikan, yaitu Rp6,04 triliun hingga kuartal II 2020. Semua indikator tersebut menunjukkan bahwa bahan kimia merupakan komoditas yang sangat strategis dan menentukan arah kebijakan pemerintah terutama di bidang ekonomi.
Oleh karena itu, pada kurun 2020 hingga 2025, pemerintah mengawal proyek-proyek pembangunan industri kimia raksasa yang total nilai investasinya mencapai 31 miliar dolar AS, di antaranya adalah pembangunan pabrik petrokimia di Cilegon, Banten; Tuban, Jawa Timur; dan Balongan, Jawa Barat.
