Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPR: Pemerintah Perlu Pisahkan UMKM Serius dan Abal-abal

Anggota Komisi XI DPR menilai pentingnya bagi pemerintah untuk membangun pusat data terpadu dan memisahkan mana UMKM yang serius dan abal-abal.
Herdanang Ahmad Fauzan
Herdanang Ahmad Fauzan - Bisnis.com 25 November 2020  |  15:05 WIB
Antrean pelaku UMKM mendaftar pengajuan Bantuan Sosial Produktif di Kantor Dinkop UKM Solo, Rabu 12 Agustus 2020. - JIBI/Burhan Aris Nugraha\n\n
Antrean pelaku UMKM mendaftar pengajuan Bantuan Sosial Produktif di Kantor Dinkop UKM Solo, Rabu 12 Agustus 2020. - JIBI/Burhan Aris Nugraha\\n\\n

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menilai salah satu aspek yang membuat pentingnya pendataan UMKM adalah pemisahan mana UMKM yang serius dan abal-abal.

Bagi Hendrawan, penting untuk adanya pemisahan tersebut guna memastikan pemerintah menyalurkan bantuan stimulus ke penerima yang tepat. Selain itu, ke depan pemerintah juga akan lebih bisa mengelola UMKM dengan lebih efektif.

"Dengan data yang lebih akurat, UMKM yang serius dan dikelola baik dapat dipisahkan dari UMKM oportunistik, abal-abal atau jejadian, yang dibuat hanya untuk menyalurkan anggaran atau dana bantuan meski hasilnya tidak jelas," tutur politikus PDIP tersebut dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Rabu (25/11/2020).

Upaya pembangunan pusat data terpadu memang tengah digaungkan Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop UMKM). Langkah tersebut salah satunya telah dimulai seiring adanya mandat Undang-Undang Cipta Kerja yang mengharuskan pembangunan pusat data rampung dalam 2 tahun ke depan.

Hendrawan lantas berharap pembangunan pusat data dapat berjalan lancar. Sebab tanpa ada pusat data yang jelas, dia menilai sulit bagi UMKM untuk meningkatkan kinerjanya. Padahal, UMKM merupakan motor penggerak perekonomian nasional.

“Pintu masuknya adalah ketersediaan data yang akurat. Tanpa data akurat tak ada kebijakan publik yang efektif. Tak ada koordinasi dan sinergi yang bisa dilakukan, yang terjadi hanya duplikasi, penghamburan anggaran, dan kebijakan basa-basi,” sambungnya.

Anggota Komisi XI DPR lain, Anis Byarawati pun mengutarakan hal serupa. Bukan cuma membantu perkeonomian negara, adanya pusat data yang kelak memisahkan UMKM serius dan abal-abal juga akan bermanfaat untuk para pelaku UMKM sendiri.

Anis lantas juga mengingatkan agar pemerintah ke depan terus melakukan diversifikasi penyaluran bantuan UMKM. 

Anis mengusulkan agar pemerintah memastikan ketersediaan akses yang setara bagi 1.545 BPR dan BPR Syariah, serta koperasi, untuk menjalankan program restrukturisasi pembiayaan UMKM. Hal ini diperlukan agar stimulus PEN busa menjangkau 64 juta lebih pelaku UMKM di Indonesia.

“Oleh sebab itu, untuk memaksimalkan serapannya (PEN) dalam satu bulan ini, pemerintah perlu membuat diversifikasi skema penyaluran bantuan kepada UMKM,” tukasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr umkm Pemulihan Ekonomi Nasional
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top