Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Komitmen Jokowi untuk Pembangunan Rendah Karbon Dipertanyakan, Alokasi APBN Minim

Rendahnya alokasi APBN untuk aktivitas Pembangunan Rendah Karbon adalah indikasi kuat bahwa semangat transformasi hijau belum jadi bagian penting resep merespons pandemi dan build back better seperti dilakukan banyak negara lain
Hadijah Alaydrus
Hadijah Alaydrus - Bisnis.com 13 November 2020  |  12:59 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, 2 November 2020  -  Youtube Setpres
Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, 2 November 2020 - Youtube Setpres

Bisnis.com, JAKARTA - Satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin belum menunjukkan transformasi yang nyata untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pasalnya, komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030, atau 41 persen dengan dukungan internasional sulit dicapai.

Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara Tata Mustasya menuturkan berbagai sasaran dan strategi pembangunan berkelanjutan sebetulnya sudah ada di dalam beberapa kebijakan kunci, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mencantumkan pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim sebagai satu dari tujuh prioritas.

"Yang diperlukan kini adalah aksi nyata dan segera," tegas Tata dalam diskusi daring bertajuk ‘Evaluasi Setahun Jokowi Bidang Ekonomi dan Lingkungan: Transformasi atau Kemunduran?’ yang diadakan oleh Indef bersama Greenpeace Indonesia, Jumat (13/11/2020).

“Terdapat gap yang besar antara strategi besar pembangunan dengan turunan kebijakan dan implementasinya," tambah Tata.

Pada sektor energi, menurut dia, terlihat pemerintah masih memprioritaskan energi kotor dari batu bara padahal sektor energi merupakan sumber emisi terbesar sehingga transisi energi menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2020-2024, produksi batu bara akan terus meningkat.

Pada 2019, porsi batu bara dalam bauran energi primer pembangkit listrik mencapai 62,2 persen.

“Rendahnya alokasi APBN untuk aktivitas Pembangunan Rendah Karbon [LCD] selama 2018-2020 baik secara nominal [Rp34,5 triliun, Rp23,8 triliun dan Rp23,4 triliun] dan proporsi ke APBN [1,6 persen, 1,4 persen dan 0,9 persen] adalah indikasi kuat bahwa semangat transformasi hijau belum jadi bagian penting resep merespons pandemi dan build back better seperti dilakukan banyak negara lain," paparnya.

Pengkajian lebih lanjut menunjukkan sekitar 60 persen dari dana LCD dialokasikan untuk transportasi yang didominasi oleh subsidi tarif transportasi publik.

"Transformasi sektor energi yang vital untuk mencapai target 23 persen EBT [energi baru terbarukan] di bauran energi mendapat porsi lebih kecil dan masih belum didukung feed-in-tarif yang sesuai dengan karakteristik EBT,” jelas Berly Martawardaya, Direktur Riset INDEF.

Berly menegaskan energi terbarukan seharusnya menjadi prioritas.

Tipe energi ini terbukti menciptakan lapangan kerja tiga kali lebih banyak daripada batu bara di setiap mata rantai selain tidak menghasilkan polusi dan gangguan pernapasan.

Ditambah biaya tenaga surya dan angin terus menurun seiring dengan kemajuan teknologi sehingga meningkatkan efisiensi.

Oleh sebab itu, dia melihat pemerintah perlu merevisi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dengan target angka yang lebih ambisius.

"Thailand, Filipina dan Vietnam telah menunjukkan bahwa meningkatkan kapasitas terpasang EBT 5-20x dalam 5 tahun bisa dilakukan," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi apbn energi terbarukan emisi karbon
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top