Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penyerapan Tenaga Kerja dari Investasi Asing Bakal Terjadi 2023

Investasi yang masuk diyakini mayoritas berasal dari sektor pasar modal yang tidak akan banyak menyerap tenaga kerja.
Pekerja menyelesaikan pembuatan perangkat alat elektronik rumah tangga di PT Selaras Citra Nusantara Perkasa (SCNP), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/8/2020). Bisnis/Abdullah Azzam
Pekerja menyelesaikan pembuatan perangkat alat elektronik rumah tangga di PT Selaras Citra Nusantara Perkasa (SCNP), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/8/2020). Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA – Belum membaiknya kondisi permintaan dalam negeri serta proses pemulihan yang diperkirakan berlangsung pada 2021 diprediksi membuat penyerapan tenaga kerja dari investasi asing di Indonesia Air paling cepat terjadi pada 2023.

Menurut ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani, jika aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 rampung pada Januari 2021, maka proses pemulihan diprediksi dapat berlangsung pada tahun yang sama.

"Jika pemulihannya berlangsung selama 2021, saya memperkirakan pada 2022 investor asing masih wait and see. Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja dari investasi asing paling realistis terjadi pada 2023," ujar Aviliani kepada Bisnis, Selasa (10/11/2020).

Kendati tidak menutup kemungkinan bakal ada pemodal asing ke Tanah Air dalam waktu dekat, Aviliani meyakini investasi yang masuk mayoritas dari sektor pasar modal yang notabene tidak akan terlalu banyak menyerap tenaga kerja.

Sementara untuk sektor padat karya, jelasnya, hampir dipastikan tidak akan dilakukan sebelum 2023 dengan pertimbangan belum pulihnya permintaan pasar.

Di sepanjang periode tersebut, pemerintah diharapkan dapat terus menjaga tingkat konsumsi masyarakat melalui sejumlah strategi. Pertama, menetapkan dana jaring pengaman sosial dengan jumlah tidak kurang dari yang dikucurkan pada 2020.

Kedua, mempercepat penyerapan dana jaring pengaman sosial. "Selama ini, penyerapannya lambat. Itu yang membuat permintaan masih lemah. Makanya, antara data dan proses birokrasi harus bergerak cepat. Selama ini proses birokrasi berjalan lambat," lanjutnya.

Ketiga, memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan baik untuk menarik minat belanja kalangan menengah atas yang masih enggan mengeluarkan uang akibat kekhawatiran terkena virus Covid-19.

Sementara untuk pelaku usaha, Aviliani menilai hal yang bisa dilakukan saat ini adalah melakukan penyesuaian produk dengan kebutuhan pasar untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper