Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan infrastruktur yang didorong oleh pemerintah mulai dari era Jokowi-Jusuf Kalla hingga Jokowi-Maruf Amin, dinilai ekonom dampaknya tidak merata ke pelaku usaha jasa konstruksi.
Enny Sri Hartati, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menjelaskan selama ini proyek infrastruktur andalan dan strategis belum terlalu besar manfaatnya bagi kontraktor swasta.
"Selama ini infrastruktur swasta ada enggak yang di-share ke swasta, sekarang konsolidasi BUMN namanya itu hampir semua proyek infrastruktur digarap anak dan cucu BUMN, kalau begitu [dampak] ke swasta bagaimana," ujarnya dalam webinar Prospek Investasi dan Pelaksanaan Jasa Konstruksi Setelah UU Cipta Kerja, Rabu (4/11/2020).
Baca Juga
Dia menilai negara yang cukup imbang dalam porsi pembangunan proyek infrastruktur antara perusahaan negara dengan swasta adalah Malaysia.
Di sana, misalnya, kawasan industri digarap oleh investor asing, tapi untuk konstruksinya dikhususnya bagi kontraktor dalam negeri. Kontraktor tersebut diberikan sejumlah insentif, misalnya, kemudahan perizinan, pinjaman lunak, hingga program land banking. Namun, kondisi di dalam negeri saat dilakukan akselerasi pembangunan infrastuktur, pelibatan sektor swasta dinilai pihaknya masih kurang.
"Hampir semua dikerjakan BUMN, syukur kalau efisien. Harusnya untuk proyek penugasan atau lokomotif pembangunan itu ke proyek yang kurang menarik secara bisnis sehingga untuk proyek yang sudah menarik itu bisa lebih kompetitif persaingannya, dan hasilnya anggaran juga semakin efisien," ujarnya.
