Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali melakukan pertukaran informasi keuangan melalui skema automatic exchange of information (AEOI) pada bulan depan.
Pelaksanaan pertukaran informasi keuangan tersebut memang mundur jika dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya relaksasi penyampaian data oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai imbas dari penyebaran pandemi Covid-19.
"Indonesia akan menerima data AEOI dari 103 yurisdiksi dan sebaliknya akan mengirim data AEOI kepada 85 yurisdiksi," kata Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) John Hutagaol yang dikutip Rabu (28/10/2020).
John menjelaskan bahwa tahun 2020 merupakan tahun ke-3 Indonesia berpartisipasi dalam pertukaran informasi secara otomatis. Dalam kondisi normal, OJK akan menyampaikan data AEOI kepada DJP paling lambat akhir bulan Agustus.
Namun untuk tahun 2020 ini, karena pandemik Covid-19, diberikan relaksasi 2 bulan yaitu akhir bulan Oktober 2020. "Selanjutnya DJP Kemenkeu akan mengirimkan data AEOI tersebut ke yurisdiksi mitra paling lambat akhir November 2020," ungkap John.
Dalam catatan Bisnis, skema pertukaran informasi keuangan muncul seiring marak dan beragamnya praktik penghindaran pajak melalui transaksi lintas batas yurisdiksi.
Baca Juga
Otoritas pajak telah menjalankan automatic exchange of information (AEOI) atau pertukaran informasi keuangan secara otomatis sajak 2018. Pada tahun ini jumlah yurisdiksi partisipan (inbound) sebanyak 103 negara. Sementara DJP juga akan mengirim data keuangan ke 85 yurisdiksi partisipan lainnya.
Adapun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu pernah menyebutkan sejak tahun 2018 pemerintah telah menerima lebih dari 1,6 juta informasi keuangan senilai lebih dari 246,6 miliar Euro.
