Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Serapan Insentif Pajak Baru 24,6 Persen, Ini Komentar Sri Mulyani

Hingga saat ini realisasi insentif perpajakan masih belum mencapai Rp30 triliun atau sebesar 24,6 persen dari total anggaran Rp120,6 triliun.
Maria Elena
Maria Elena - Bisnis.com 23 Oktober 2020  |  10:28 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) bersama dengan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Suryo Utomo (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) bersama dengan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Suryo Utomo (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mencatatkan realisasi insentif perpajakan untuk dunia usaha masih rendah, padahal tinggal tersisa 2,5 bulan pada tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga saat ini realisasi insentif perpajakan masih belum mencapai Rp30 triliun atau sebesar 24,6 persen dari total anggaran Rp120,6 triliun.

"Kita akan tetap berjuang menyampaikan ke seluruh wajib pajak bahwa pemerintah hadir untuk membantu mereka. Bantuan pemerintah bisa berupa insentif pajak, restrukturisasi, dan berbagai bantuan UMKM seperti subsidi bunga dan bantuan kredit produktif," katanya dalam Acara Spectaxcular 2020, Jumat (23/10/2020).

Sri Mulyani memaparkan, insentif perpajakan dalam bentuk PPh 21 sejauh ini baru terealisasi sebesar Rp2,18 triliun dan pembebasan PPh impor juga baru terealisasi sebesar Rp7,3 triliun.

"Kemudian perusahaan-perusahaan yang mengalami tantangan luar biasa, mereka boleh mencicil penurunan angsuran hingga 50 persen, sudah terealisir Rp10,2 triliun," jekasnya.

Meski harus memberikan insentif kepada dunia usaha, Sri Mulyani mengatakan sektor perpajakan ikut mengalami tekanan yang dalam akibat pandei Covid-19.

Penerimaan pajak tercatat telah terkontraksi lebih dari 17 persen. Di sisi lain, belanja pemerintah mengalami peningkatan, sehingga defisit APBN pada tahun ini mencapai 6,3 persen dari PDB.

"Kita tetap memberikan insentif agar wajib pajak bisa bertahan dan bisa pulih kembali. Itu tantangan yang tidak mudah bagi kita semua," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

insentif pajak sri mulyani
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top