Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Darurat Truk ODOL, Pemerintah Perlu Segera Bertindak

Truk ODOL yang menimbulkan kerugian negara hingga puluhan triliun rupiah perlu segera diberantas oleh pemerintah.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 15 Oktober 2020  |  13:16 WIB
Kendaraan melintas di Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/2/2020). Bisnis - Paulus Tandi Bone
Kendaraan melintas di Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/2/2020). Bisnis - Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah perlu segera bertindak tegas terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang dengan dimensi dan muatan berlebih atau over dimension over load (ODOL). Kerugian akibat truk obesitas ini semakin besar.

Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menyatakan pembenahan kendaraan berkelebihan dimensi dan muatan atau ODOL perlu segera diterapkan karena dampak negatifnya dalam berbagai aspek. Berdasarkan data Kementerian PUPR, misalnya, kerugian negara pada 2018 mencapai Rp43 triliun untuk perbaikan jalan nasional akibat dilewati truk-truk ODOL.

"Penggunaan truk ODOL juga merugikan pengusaha truk sendiri, seperti konsumsi BBM dan biaya perawatan yang meningkat sekitar 15 persen. Kerusakan jalan juga menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan yang berdampak pada penurunan produktivitas truk sekitar 15-20 persen," jelasnya, Kamis (15/10/2020).

Berdasarkan data Korlantas Polri, kecelakaan truk yang dipicu akibat praktik ODOL di jalan raya secara nasional mengalami kenaikan sekitar 6,5 persen dari 109.215 kasus pada 2018 menjadi 116.395 kasus kecelakaan pada 2019.

Setijadi menjelaskan rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mencapai target zero ODOL pada 2023 membutuhkan dukungan dan sinergi berbagai pihak. Pihak-pihak itu antara lain Kementerian Perindustrian, Polri, agen pemegang merek (APM), industri karoseri, perusahaan pengangkutan barang, perusahaan BUMN/BUMD/swasta pemilik barang, Dishub Prov./Kab./Kota, dan asosiasi terkait.

APM, misalnya, bertanggung jawab dalam aspek produksi, pemasaran, dan proses impor armada, sedangkan karoseri dalam aspek perakitan armada. Di lain sisi, pemilik barang bertanggung jawab sebagai pengguna pengangkutan barang dalam kontrak kerja sama dengan transporter.

"Sinergi antar beberapa perusahaan tersebut dapat dilakukan, misalnya, dalam rancang bangun armada yang sesuai kebutuhan dengan tetap memenuhi kriteria teknis dan batasan peraturan," jelasnya.

Selain itu, sinergi juga bisa dilakukan dengan pengembangan metode pengangkutan dan sistem pendistribusian barang yang lebih efisien dengan menerapkan teknologi informasi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Kemenhub truk
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top