Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Nah! UU Cipta Kerja Tetapkan Batu Bara Kena PPN

Penegasan mengenai status batu bara sebagai BKP diatur dalam revisi Pasal 4A ayat 2 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masuk dalam UU Ciptaker.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 08 Oktober 2020  |  12:11 WIB
Alat berat beroperasi di kawasan penambangan batu bara Desa Sumber Batu, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Rabu (8/7/2020). ANTARA FOTO - Syifa Yulinnas
Alat berat beroperasi di kawasan penambangan batu bara Desa Sumber Batu, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Rabu (8/7/2020). ANTARA FOTO - Syifa Yulinnas

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memasukan batu bara sebagai barang kena pajak (BKP) melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker.

Hal ini dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan keterangan resmi ke awak media terkait Undang-Undang Ciptaker yang telah diterbitkan oleh DPR pada Rabu lalu.

“UU ini menegaskan bawa batubara sebagai barang kena pajak,” ungkap Sri Mulyani yang dikutip Bisnis, Kamis (8/10/2020).

Dalam catatan Bisnis, penegasan mengenai status batu bara sebagai BKP diatur dalam revisi Pasal 4A ayat 2 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masuk dalam UU Ciptaker.

Revisi pasal itu menegaskan bahwa barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya dikecualikan sebagai objek PPN kecuali untuk komoditas batu bara.

Dengan perubahan tersebut, maka BKP yang dikecualikan sebagai obyek PPN bisa dikategorikan empat. Pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara.

Kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering. Keempat, uang, emas batangan, dan surat berharga.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

batu bara ppn Omnibus Law
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top