Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan proyek percontohan korporasi nelayan. Fokus kementerian pada produksi udang, lobster, dan kepiting.
Menteri KKP Edhy Prabowo mengatakan udang sudah tergolong siap menjadi proyek percontohan. Tambak udang di lima provinsi, yakni Aceh, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, dan Lampung sudah tergolong baik untuk dikembangkan menjadi korporasi nelayan.
“Memang yang kita bangun baru 5 hektare namun ini jadi percontohan besar, ini dalam proses pengerjaan. Diharapkan di akhir 2020 ini sudah bisa digunakan dan bisa langsung jadi percontohan,” kata Edhy usai rapat dengan Presiden Joko Widodo secara virtual, Selasa (6/10/2020).
Wilayah tersebut telah menerapkan model koperasi. Para nelayan telah berkelompok untuk mendapatkan kemudahaan akses pembiayaan.
Edhy menjelaskan bahwa para nelayan telah mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total kredit Rp195 triliun. Selain itu KKP juga memiliki model pembiayaan berupa kredit mikro yang memiliki peluang dikembangan dengan bunga lebih rendah dari KUR, yakni 3 persen.
Edhy mencatat bahwa penyerapan hasil produksi pun cenderung aman. Dalam kondisi sebelum pandemi Covid-19, udang mengisi pasar dalam negeri dan ekspor cukup banyak.
Namun, berdasarkan data lapangan, ada dua kendala para petani, yakni pendampingan dan modal. Terkait alat produksi, saat ini masih ada 300.000 unit kapal bermesin kurang dari 2 GT dan 300.000 unit kapal tidak bermesin.
“Ini yang datanya masih kita validasi dan ini yang akan kita naikkan kelas, sehingga ke depan, pemilik kapal di Indonesia bukan hanya pengusaha besar yang punya modal, tapi nelayan yang tadinya kecil dan selama ini termarjinalkan akan kita naikkan kelas,” kata Edhy.
Adapun, dalam pembukaan rapat terbatas, Presiden Jokowi menekankan pentingnya mengkorporasikan dan mengintegrasikan petani dan nelayan dengan BUMN, BUMD, hingga swasta.
Dia menjelaskan peran BUMN hingga swasta bagi petani dan nelayan seharusnya bukan hanya menjadi off taker atau penyerap hasil produksi. Akan tetapi juga mendampingi hingga tercipta model bisnis yang baik.
“Ini yang belum,” tambah Jokowi.
Oleh karena itu, Presiden memerintahkan jajarannya untuk fokus membangun 1 atau maksimal 2 pilot project korporasi petani dan nelayan di sebuah provinsi. Proyek ini harus dikerjakan hingga rampung dan dapat menjadi sebuah patokan yang bisa ditiru provinsi lain.
“Karena belajar dari pengalaman, saya yakin akan banyak kelompok tani dan nelayan lain yang mau meng-copy, mau meniru kalau melihat ada contoh korporasi petani dan nelayan yang dilihat berhasil dan bisa menyejahterakan,” kata Presiden.
Jokowi juga meminta kementerian dan lembaga memperkuat ekosistem tersebut dengan regulasi yang mendukung.
“Saya minta kementerian dan lembaga memperkuat ekosistem yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan korporasi nelayan melalui penyiapan regulasi yang mendukung ke arah itu,” katanya.
