Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian meminta pemerintah pusat, maupun di daerah, serta BUMN untuk mengarahkan agar proyek-proyek infrastruktur nasional penyerapan baja produksi lokal di tengah ekonomi yang menghadapi resesi.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier mengungkapkan, hampir seluruh negara di dunia saat ini mengalami pelemahan permintaan terhadap produk baja karena dampak pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah berupaya mencari peluang agar permintaan di sektor industri baja bisa meningkat.
“Kami lihat di Amerika, ada upaya dari industri bajanya menyurati parlemennya untuk mengeluarkan semacam infrastructure bill yang tujuannya untuk mendorong industri baja agar bergerak,” katanya melalui siaran pers, Minggu (4/10/2020).
Hal itu karena pada saat pandemi, hampir seluruh industri baja ini mengalami slow down dan kemudian banyak dijumpai tenaga kerja yang mungkin dijaga, agar tidak terjadi PHK. Ini satu upaya yang besar, jadi disrupsi dari supply chain secara global.
Taufik menambahkan jurus yang perlu dikeluarkan adalah penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) produk baja dan pengoptimalan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). secara teknis, SNI merupakan instrumen yang cukup baik untuk membendung impor khususnya produk hilir.
“Kalau bahan baku saya kira itu hanya di pabrik. Kalau konsepnya SNI itu beredar di pasar. Itulah yang menjadi fokus. Industri yang paling hilir yang menjadi perhatian kita harus SNI. Untuk TKDN juga sudah kami upayakan sehingga produksi itu punya TKDN di atas 40 persen. Otomotis pemerintah, BUMN, harus membeli produk-produk yang dihasilkan dari dalam negeri. Itu yang menjadi konsentrasi kami,” ujarnya.
Taufiek menambahkan, negara-negara yang berkonsentrasi di sektor industri baja menggunakan skema stimulus untuk menggairahkan sektor industri bajanya. Dengan skema stimulus, diharapkan adanya pertumbuhan permintaan baja. Sikap serupa juga dilakukan Tiongkok. Negara tersebut mengeluarkan bounce sampai sekitar US$326 miliar.
Apabila dilihat dari peta dunia, 52 persen pengguna baja itu di sektor konstruksi dan bangunan. Kemudian, 16 persen di equipment/machining, 12 persen di sektor otomotif, 10 persen di household, dan 3 persen di sektor lainnya seperti alat elektronik.
“Ini adalah gambaran besar mengapa infrastruktur menjadi penting untuk didorong dana pemerintah,” kata Taufiek.
Sementara itu, ekonomi Indonesia sudah mengalami penurunan. Dari biasanya PDB Indonesia di kisaran 5%, turun menjadi 2,97% pada kuartal I/2020. Penurunan terus berlanjut ke kuartal II yang realisasinya minus 5,32%.
“Ini sudah jelas resesi," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu dalam media briefing secara virtual, Kamis (1/10).
