Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kaji Reformasi Keuangan, Faisal Basri Sebut Pemerintah Frustasi

Baik kajian maupun rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dinilai menunjukkan bahwa pemerintah sedang frustasi dalam menangani pandemi Covid-19.
Maria Elena
Maria Elena - Bisnis.com 01 Oktober 2020  |  16:35 WIB
Ekonom Senior Indef Faisal Basri, saat berpose seusai menjadi pembicara pada Dialog Kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta - Antara
Ekonom Senior Indef Faisal Basri, saat berpose seusai menjadi pembicara pada Dialog Kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menilai kajian reformasi sistem keuangan tidak perlu dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

Baik kajian maupun rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dinilai menunjukkan bahwa pemerintah sedang frustasi dalam menangani pandemi Covid-19.

Faisal menjelaskan, sektor keuangan saat ini masih dalam kondisi yang baik dan sehat. Bahkan hingga semester I/2020, kontribusi sektor keuangan terhadap PDB masih positif.

"Jadi apa yang jadi masalah sekarang? Pengendali kebijakan ekonomi di pemerintahan rada frustasi mengelola ekonomi karena mereka tidak memiliki kuasa untuk mengontrol dan mengatasi sumber masalah, yaitu Covid-19," katanya dalam Diskusi Online Indef, Kamis (1/10/2020).

Faisal mengatakan, kondisi sektor keuangan saat ini dalam kondisi sehat, tercermin dari dana pihak ketiga di perbankan mencapai pertumbuhan di atas 10 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Agustus 2020, sementara kredit hanya tumbuh sekitar 1 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas di perbankan sangat berlebih, terlihat dari rasio dana terhadap kredit yang berada pada level rendah.

"Mereka [pemerintah] punya semua instrumen, tapi tidak punya instrumen mengatasi Covid-19, sehingga mereka mencari instrumen lain yang belum ada, yaitu dalam bentuk penguatan pemerintah untuk mengambil alih segala instrumen yang dimungkinkan, secara lebih cepat, jelasnya.

Di samping itu, Faisal menilai koordinasi di sisitem keuangan saat ini juga tidak bermasalah. Namun, secara implisit pemerintah mengkaji penguatan sektor keuangan secara terintegrasi, termasuk pengaturan makroprudensial dan mikroprudensial.

"Di OJK kan ada ex officio dari Kemenkeu dan BI. Saya jadi heran ada masalah penguatan basis data yang terintegrasi, ada masalah check and balances antarlembaga, tuturnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bank indonesia OJK faisal basri Reformasi Keuangan
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top