Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Faisal Basri Tegaskan Perppu Reformasi Keuangan Tidak Mendesak

Hal yang paling mendesak adalah Perppu penanganan Covid-19. Pasalnya, Covid-19 merupakan sumber pemicu masalah di ekonomi keseluruhan, termasuk sistem keuangan.
Maria Elena
Maria Elena - Bisnis.com 01 Oktober 2020  |  16:18 WIB
Pakar Ekonomi Faisal Basri memberikan paparan dalam diskusi bertajuk Roadmap Pengembangan Kendaraan Listrik di Indonesia, di kantor pusat PLN, Jakarta, Selasa (10/7/2018). - JIBI/Felix Jody Kinarwan
Pakar Ekonomi Faisal Basri memberikan paparan dalam diskusi bertajuk Roadmap Pengembangan Kendaraan Listrik di Indonesia, di kantor pusat PLN, Jakarta, Selasa (10/7/2018). - JIBI/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA - Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) ataupun kajian reformasi sistem keuangan dinilai belum mendesak di tengah pandemi Covid-19.

Justru, hal yang paling mendesak adalah Perppu penanganan Covid-19. Pasalnya, Covid-19 merupakan sumber pemicu masalah di ekonomi keseluruhan, termasuk sistem keuangan.

Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengatakan sektor keuangan saat ini masih dalam kondisi yang sehat.

Bahkan pada Agustus 2020, dana pihak ketiga di perbankan mencapai pertumbuhan di atas 10 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sementara kredit hanya tumbuh sekitar 1 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas di perbankan sangat berlebih, tercermin dari rasio dana terhadap kredit yang rendah.

"Kuncinya bukan di sektor keuangan, kuncinya mengatasi Covid-19, yang [harus] dipentingkan bukan Perppu macam-macam, tapi Perppu mengatasi Covid-19 secara tuntas, diperlukan panglima perang yang sigap," katanya dalam Diskusi Online Indef, Kamis (1/10/2020).

Faisal mengatakan, pemerintah hingga saat ini masih belum memiliki jangka pendek, menengah, dan panjang dalam hal penanganan Covid-19. Pemerintah hanya mengandalkan ketersediaan vaksin yang dinilau belum pasti ada pada akhir tahun atau awal 2021.

"Ayo atasi virus ini dengan membuat Perppu yang menunjukkan kita sudah darurat," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi mengatakan kajian reformasi sistem keuangan tidak tepat jika dilakukan saat ini karena persoalan utama ada pada penanganan Covid-19.

"Dari simulasi yang kami lakukan, rebound [ekonomi] akan sangat bergantung pada faktor kesehatan," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah berniat mengeluarkan Perppu reformasi sistem keuangan karena kebutuhan pembiayaan akan sangat besar untuk ekonomi bisa kembali pulih.

Pembiayaan yang besar memang perlu dilakukan, namun kata Fithra, tidak aka efisien jika penanganan Covid-19 oleh pemerintah masih belum membaik.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

faisal basri keuangan
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top