Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

RUU EBT Diharapkan Beri Kepastian Go Nuclear

Pemanfaatan EBT secara serentak diperlukan agar energi nuklir tak melulu menjadi opsi terakhir dalam pengembangan energi di Indonesia.
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com 01 Oktober 2020  |  17:13 WIB
Ilustrasi: Pembangkit listrik bertenaga nuklir di Bushehr, Iran, sekitar 750 kilometer sebelah selatan Teheran./Bloomberg - Mohsen Shandiz
Ilustrasi: Pembangkit listrik bertenaga nuklir di Bushehr, Iran, sekitar 750 kilometer sebelah selatan Teheran./Bloomberg - Mohsen Shandiz

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia berharap Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan dapat memberi kepastian kebijakan go nuclear di Indonesia.

Himni sepakat penamaan beleid ini memasukkan unsur energi baru dan mendukung dimuatnya pasal-pasal yang mengatur mengenai pemanfaatan energi nuklir.

"RUU ini kami anggap sebagai suatu penajaman dari UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang tegas mengamanatkan bahwa energi nuklir merupakan salah satu bagian EBT [energi baru terbarukan] dan pada kenyataannya target [bauran EBT] 23 persen akan sulit dicapai tanpa energi nuklir," ujar Ketua Umum HIMNI Susilo Widodo dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi VII DPR, Kamis (1/10/2020).

Asosiasi itu mengusulkan agar penambahan ayat pada draf RUU EBT yang mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan EBT dilakukan secara serentak dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional.

Susilo menilai penegasan pemanfaatan EBT secara serentak diperlukan agar energi nuklir tak melulu menjadi opsi terakhir dalam pengembangan energi di Indonesia.

Selain itu, Himni juga mengusulkan agar kedudukan Majelis Pertimbangan Pembangkit Daya Nuklir dalam RUU EBT diperkuat. Asosiasi itu berharap nantinya terdapat lembaga yang memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan strategis untuk pengembangan nuklir yang berada di bawah pimpinan langsung presiden.

"Lembaga yang kuat ini dibutuhkan dan kami usulkan dengan nama Dewan Tenaga Nuklir Nasional, sejajar dengan Dewan Energi Nasional," kata Susilo.

Menurutnya, lembaga yang diusulkan bukan hanya sekadar majelis pertimbangan yang memang selama ini ada di UU Ketenaganukliran, melainkan selama ini tidak terbentuk juga dan minim kewenangan.

Dia berpendapat bahwa pemanfaatan energi nuklir memang sudah selayaknya didorong mengingat biaya bahan bakunya sangat murah. Di sisi lain, cadangan sumber daya uranium dan torium di Indonesia juga melimpah dan diperkirakan cukup untuk 2.000 tahun.

"Himni berkeinginan dengan RUU EBT ini menghapus keraguan masyarakat dan pemerintah. Melalui UU ini ada akselerasi program, sebagai pegangan presiden supaya go nuclear karena Badan Tenaga Atom Internasional sudah mengevaluasi bahwa Indonesia siap, lebih baik dari UEA, Bangladesh. Hanya satu kurangnya, yakni political will," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

energi terbarukan
Editor : Zufrizal
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top