Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Mulai 2021, Tarif Tunggal Bea Meterai Rp10.000. Ini Penjelasan Dirjen Pajak

Ketentuan tarif tunggal bea meterai ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2021. Namun, pemerintah akan memberikan relaksasi untuk penggunaan meterai Rp3.000 dan Rp6.000 hingga 31 Desember 2021.
Hadijah Alaydrus
Hadijah Alaydrus - Bisnis.com 01 Oktober 2020  |  09:18 WIB
Ilustrasi materai - tokopedia.com
Ilustrasi materai - tokopedia.com

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Meterai menjadi Undang-undang (UU) dalam sidang paripurna kemarin, Selasa (29/9/2020).

Dengan pengesahan ini, maka tarif bea meterai Rp3.000 dan Rp6.000 dihapuskan dan tarif tunggal Rp10.000 resmi diberlakukan.
Ke depannya. dokumen dengan nilai di bawah atau sama dengan Rp5 juta tidak lagi perlu dibubuhkan meterai.

Sebelumnya, dokumen senilai lebih dari Rp250.000 sudah harus dikenakan meterai. Ketentuan ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2021.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengungkapkan penerimaan negara akan meningkat sebesar Rp11 triliun dengan adanya kenaikan bea meterai ini pada tahun depan.

Menurutnya, pemerintah belum menyesuaikan tarif bea meterai selama 20 tahun terakhir sejak tahun 2000.

"Jadi sudah 20 tahun yang lalu. Kenapa tidak naik? Karena UU nomor 13 tahun 1985 mengamanatkan bahwa kenaikan maksimum 6 kali lipat. Jadi Rp 500 menjadi Rp 3.000, lalu Rp 1.000 menjadi Rp 6.000," paparnya dalam media briefing virtual Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rabu (30/9/2020).

Dalam catatan Kemenkeu, UU Bea Meterai pertama disahkan pada tahun 1985 dengan dua tarif, yakni Rp500 dan Rp1.000. Sekitar 15 tahun kemudian, tepatnya tahun 2000, terjadi kenaikan menjadi masing-masing Rp3.000 dan Rp6.000.

Di sisi lain, pemerintah akan memberikan relaksasi untuk penggunaan meterai Rp3.000 dan Rp6.000 hingga 31 Desember 2021. "Jadi ada transisi untuk menghabiskan stok bea meterai yang belum terpakai. Kita berikan ruang," kata Suryo. 

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi menambahkan meterai ini memiliki code generator yang dibuat sistem dan didistribusikan melalui sistem saluran atau channeling yang memiliki akun e-wallet. Akun ini nantinya berisi total nilai meterai yang dibayar.

Sejauh ini, Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan empat saluran, yakni e-meterai menggunakan semua saluran elektronik yang memuat dokumen elektronik, pemeteraian dokumen fisik, tetapi secara elektronik, sistem upload, dan terakhir meterai tempel.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ditjen pajak bea materai
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top