Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Alasan di Balik Naiknya Bea Materai Jadi Rp10.000

Perhitungan tarif baru dilakukan dengan dua pendekatan yakni pendekatan rasio beban bea meterai (beban bea meterai berbanding pendapatan per kapita) dan data inflasi.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 30 September 2020  |  22:26 WIB
Ilustrasi meterai - tokopedia.com
Ilustrasi meterai - tokopedia.com

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan mulai menerapkan  Undang-Undang Bea Meterai yang baru pada awal tahun 2021. Selain soal tarifnya yang dinaikkan, dalam UU itu disebutkan bahwa pengenaan meterai juga berlaku bagi dokumen elektronik.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang ITE, dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, kedudukan dokumen elektronik bisa disamakan dengan dokumen kertas.

"Jadi perlu equal treatment antara dokumen kertas dengan elektronik," kata Suryo Utomo, Rabu (30/9/2020).

Selain itu alasan tersebut, dalam paparan Ditjen Pajak disebutkan bahwa perubahan UU No.13/1985 juga dilandasi oleh kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, upaya tersebut terhalang karena kebijakan yang diberlakukan dalam UU sebelumnya sangat terbatas.

Oleh karena itu, dalam UU Bea Meterai yang baru pemerintah, menghitung kembali tarif materai yang akan diterapkan pada 2021. Perhitungan tarif baru dilakukan dengan dua pendekatan yakni pendekatan rasio beban bea meterai (beban bea meterai berbanding pendapatan per kapita) dan data inflasi.

Berdasarkan pendekatan di atas dan mempertimbangkan daya beli masyarakat, maka tarif yang ditetapkan pada UU yang baru adalah Rp10.000."Kalau 20 tahun enggak naik terus mempertimbangkan inflasi, sesungguhnya ini masih murah," tukasnya.

Seperti diketahui, DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bea Meterai untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan sebanyak delapan fraksi DPR RI menyetujui RUU bea meterai disahkan menjadi UU, sedangkan satu fraksi menyatakan tidak setuju.

"Sebanyak 8 fraksi, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP menyetujui RUU bea meterai untuk disahkan menjada UU," katanya dalam dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (29/9/2020).

Adapun, besaran meterai ditentukan menjadi satu tarif. Meterai yang tadinya Rp6.000 dan Rp3.000 ditetapkan menjadi Rp10.000. Adapun, besaran dokumen yang menyatakan jumlah uang, besaran tarif yang dikenakan bea materai naik menjadi di atas Rp5 juta. Adapun, dalam beleid sebelumnya diatur bahwa meterai Rp3.000 untuk di bawah Rp1 juta dan Rp6.000 di atas Rp1 juta. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemenkeu penerimaan pajak bea materai
Editor : Ropesta Sitorus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top