Bisnis.com, JAKARTA -- Serapan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang masih di bawah 40 persen disebabkan alokasinya belum maksimal. Pemerintah bakal merevisi pos anggaran yang telah disediakan senilai Rp695,2 triliun.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa ada beberapa sektor yang dirasa belum terlalu penting dalam waktu dekat. Salah satunya adalah insentif ke daerah.
“Saluran ke situ kelihatannya belum dibutuhkan. Dana tersebut sebenarnya berpotensi untuk direalokasi ke anggaran lain yang lebih cepat terealisasi,” katanya saat dihubungi, Rabu (30/9/2020).
Yusuf menjelaskan bahwa pos lainnya adalah untuk insentif perpajakan pelaku usaha. Dana yang dipos senilai Rp123 triliun ini cukup besar tapi belum dirasa berguna oleh pengusaha.
“Sektor tersebut sangat terbuka untuk disaluran untuk bantuan lain. Dalam hal ini adalah perlindungan sosial,” jelasnya.
Sementara itu, pemerintah mengakui alokasi dana PEN ada program yang tidak maksimal penyerapannya.
Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional (KP-PEN) Raden Pardede mengatakan bahwa dana yang telah difokuskan masih bisa direvisi. Anggaran tersebut dialihkan untuk perlindungan sosial karena sangat dibutuhkan dan cepat terserap.
“Bisa dilakukan sampai dengan Desember. Intinya kita mau dana yang disiapkan, kita kasih ke rakyat,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
