Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ekspor Ikan ke 158 Negara, KKP Harmonisasi Aturan dengan Negara Mitra

Harmonisasi ini penting lantaran terdapat perubahan tren karantina dan isu perdagangan global, yang diikuti juga dengan semakin ketatnya berbagai persyaratan yang harus dipenuhi.
Thomas Mola
Thomas Mola - Bisnis.com 30 September 2020  |  22:47 WIB
Ikan Gabus.  - KKP
Ikan Gabus. - KKP

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan kerja sama dengan negara tujuan ekspor melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) dan nota kesepahaman. Kerja sama itu bertujuan menjaga kualitas dan penerimaan produk perikanan Nusantara.

Kepala Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan BKIPM, Rina, mengatakan saat ini Indonesia telah mengekspor ikan ke 158 negara dari total 193 negara anggota PBB. Negara tujuan ekspor perikanan nasional itu misalnya Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang dan Australia, serta sejumlah negara di Amerika Latin, Uni Eropa dan Timur Tengah.

Dia menyebutkan untuk menjaga sekaligus meningkatkan kinerja ekspor, BKIPM melakukan harmonisasi persyaratan ketentuan ekspor hasil perikanan ke negara mitra dan negara tujuan ekspor.

"Harmonisasi menjadi penting lantaran dari sisi karantina, terdapat perubahan tren dan isu perdagangan global yang diikuti juga dengan semakin ketatnya berbagai persyaratan yang harus dipenuhi," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (30/9/2020).

Rina menyebutkan beberapa perubahan itu antara lain persyaratan bebas penyakit, lingkungan, traceability, biosecurity dan persyaratan teknis tertentu sebelum komoditas ikan dilalulintaskan. Untuk itu, komoditas ikan yang diperdagangkan harus bebas penyakit dan dalam kondisi sehat sejak awal produksi hingga pengiriman.

Dia mengingatkan pentingnya sistem jaminan terhadap kesehatan ikan secara menyeluruh, mulai awal hingga akhir proses, menjadi sangat penting. Selain itu, dari sisi konsumen juga terdapat tuntutan pelayanan yang semakin cepat.

Pada kondisi tersebut, tantangan besar yang dihadapi BKIPM utamanya dalam pengendalian penyakit ikan dan tuntutan pelayanan yang semakin baik adalah inefisiensi dan proses sistem yang tidak berbasis analisis risiko.

"Pengakuan jaminan mutu Indonesia dengan beberapa negara diproses melalui bilateral arrangement dengan saling bertukar sistem dan masing-masing mempelajari dan dilakukan inspeksi, selanjutnya setelah substansi sesuai maka dilakukan kesepakatan harmonisasi MoU/MRA," urainya.

Guna mengantisipasi perkembangan global sekaligus memenuhi berbagai tuntutan persyaratan agar komoditas ikan Indonesia dapat diterima pasar dan memenangkan persaingan, Rina menyebut BKIPM telah menyiapkan pengembangan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB).

Adapun, CKIB pada dasarnya adalah suatu pendekatan terkontrol untuk mendorong setiap instalasi karantina ikan mampu memproduksi ikan yang berkualitas, bebas penyakit, aman dan bermutu melalui manajemen pengendalian penyakit ikan secara terintegrasi dengan menerapkan prinsip-prinsip biosecurity, biosafety, dan pengendalian ketelusuran data kesehatan ikan (traceability).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perikanan kkp
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top