Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Tahan Banjir Impor Dari China, Pemerintah Atur Strategi

Biro Statistik Nasional China belum lama ini melaporkan keuntungan yang diperoleh industri nasional naik 19 persen pada Agustus 2020, setelah kenaikan 19,6 persen terjadi pada Juli. 
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 29 September 2020  |  15:49 WIB
Petugas keamanan mengawasi proses bongkar muat kontainer di Terminal Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (19/3). - Antara/Didik Suhartono
Petugas keamanan mengawasi proses bongkar muat kontainer di Terminal Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (19/3). - Antara/Didik Suhartono

Bisnis.com, JAKARTA -- Pertumbuhan laba industri yang dialami China dalam beberapa bulan terakhir mengirimkan sinyal waspada kepada pelaku usaha di Tanah Air.

Pemerintah pun telah menyiapkan sejumlah strategi untuk membendung banjir barang impor mengingat besarnya potensi ekspansi yang bakal dilakukan Negeri Panda itu.

Sebagai informasi, Biro Statistik Nasional China belum lama ini melaporkan keuntungan yang diperoleh industri nasional naik 19 persen pada Agustus 2020, setelah kenaikan 19,6 persen terjadi pada Juli. 

Ketua Komite Antidumping Indonesia (Kadi) Bachrul Chairi mengatakan laju pertumbuhan positif yang dialami oleh dunia industri di China perlu diwaspadai mengingat sebanyak 70 persen komoditas di Indonesia merupakan produk dumping dari China.

"Kalau mau jujur, sebanyak 70 persen komoditas di Indonesia merupakan produk dumping dari China dan pemerintah belum memiliki resources untuk melakukan pengecekan ataupun penyelidikan lebih lanjut," ujar Bachrul kepada Bisnis, Selasa (29/9/2020).

Menurutnya, stimulus ekonomi melalui sejumlah paket program yang dilakukan pemerintah China untuk mendorong sektor industri disinyalir telah melanggar perjanjian antisubsidi yang disepakati dengan World Trade Organization (WTO).

Misalnya, jelas Bachrul, pemberian rebate ekspor dengan kisaran 13-15 persen oleh Pemerintah China kepada pengusaha dalam negeri yang dinilai cukup besar.

Kemudian stimulus lain seperti subsidi pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikatakan melanggar kesepakatan WTO serta menjadi ancaman terhadap industri Tanah Air.

Selain itu, ancaman juga datang dari praktik-praktik dumping yang dilakukan China dengan tujuan menguasai pasar dunia. Penjualan produk dengan harga di bawah harga bahan baku pun juga dinilai aneh oleh Bachrul.

"Setelah dapat subsidi, kemudian melakukan dumping, kelihatannya strategi China adalah menjual produk dengan harga pokok daripada perusahaan tutup. Itu yang terjadi memang.

Pasalnya, mereka berpikir lebih baik perusahaan jalan daripada jadi besi tua. Strategi itulah yang menyebabkan pengusaha China agresif," tutur Bachrul.

Adapun, untuk mengantisipasi banjir produk impor dari Negeri Panda, Bachrul mengungkapkan pemerintah bakal memberlakukan trade remedies serta menaikkan tarif bea masuk untuk barang-barang dari China.

Namun demikian, pemerintah juga membidik peluang dari pertumbuhan laba industri China. 

Bachrul menilai meningkatnya keperluan China akan bahan baku menjadi kesempatan bagi RI untuk mengekspor sejumlah komoditas ke negara tersebut. Adapun, sejumlah komoditas yang berpotensi diekspor ke China saat ini adalah karet, batu bara, dan rempah.

Pada perkembangan lain, inisiasi penyelidikan antidumping untuk produk baja dan lysine dari China telah memasuki perhitungan-perhitungan dasar. Pemerintah Indonesia dikatakan tengah memberikan kesempatan jawab kepada China sebelum laporan akhir disusun.

"Sekarang, kita sedang melakukan penyelidikan terhadap data yang mereka berikan. Pasalnya, kita harus menentukan besaran-besaran dari bukti-bukti yang mereka berikan," ungkap Bachrul.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pertumbuhan Ekonomi ekonomi china
Editor : Amanda Kusumawardhani
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top