Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pacu Efektivitas Logistik, Ketentuan Niaga Post Border Bisa Lewat Sistem INSW

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.132/PMK.012/2020 tersebut, otoritas fiskal menekankan bahwa penerbitan beleid ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan tata niaga post border dan memangkas biaya logistik.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 28 September 2020  |  11:21 WIB
Ilustrasi - Aktivitas bisnis angkutan barang Pelni.  - Dok. Pelni
Ilustrasi - Aktivitas bisnis angkutan barang Pelni. - Dok. Pelni

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan ketentuan penyampaian, pencantuman, dan penghapusan ketentuan tata niaga post border pada Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.132/PMK.012/2020 tersebut, otoritas fiskal menekankan bahwa penerbitan beleid ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan tata niaga post border dan memangkas biaya logistik.

Nantinya, Lembaga National Single Window (LNSW) bakal menyediakan fasilitas untuk penyampaian, pencantuman, dan penghapusan ketentuan tata niaga post border pada SINSW.

Ketentuan tata niaga post border tersebut harus diterbitkan oleh kementerian atau lembaga terkait. Namun, untuk dapat dicantumkan dalam SINSW, ketentuan mengenai tata niaga post border harus disampaikan kepada Menteri atau Kepala LNSW.

Adapun ketentuan mengenai tata niaga post border harus disertai dengan informasi mengenai elemen·data yang paling sedikit memuat enam aspek. Pertama, pos tarif atau kode harmonized system sesuai dengan peraturan mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor.

Kedua, nomor dan tanggal penerbitan ketentuan mengenai·tata niaga post border. Ketiga, uraian barang yang diatur dalam ketentuan mengenai tata niaga post border. Keempat, instrumen administrasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan mengenai tata niaga post border.

Kelima, deskripsi komoditi dalam ketentuan mengenai tata niaga post border. Keenam, tanggal berlaku atau berakhirnya ketentuan mengenai tata niaga post border.

Setelah data tersebut dipenuhi, LNSW akan meneliti terhadap ketentuan dan informasi mengenai elemen data sebelum dicantumkan pada SINSW. Jika lolos verifikasi, LNSW nanti akan menentukan dicantumkan atau tidak dicantumkannya ketentuan tata niaga tersebut.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

logistik kemenkeu biaya logistik INSW
Editor : Ropesta Sitorus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top