Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)menilai aktivitas logistik juga mengalami hambatan cukup serius menggelar selama masa Pandemi Covid-19 setelah melakukan survey kepada perusahaan logistik dan forwarder di Indonesia.
Survei tersebut telah dilakukan sejak awal bulan Agustus 2020 dan berlangsung selama satu bulan. Adapun saat ini ALFI beranggotakan sebanyak 3.412 perusahaan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Dari jumlah itu, terdapat 291 merupakan PMA (joint venture) dan selebihnya adalah perusahaan nasional.
Ketua Umum Alfi Yukki Nugrahawan mengatakan mayoritas pengusaha logistik nasional mengaku belum mendapatkan perhatian pemerintah berupa stimulus maupun fasilitas keringanan kredit, baik berupa perpanjangan waktu kredit maupun pengurangan suku bunga kredit usaha.
Yukki memaparkan berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) terhadap perusahaan logistik dan forwarder di Indonesia anggota asosiasi tersebut terdapat 77,7persen responden yang menyatakan tidak atau belum menerima fasilitas keringanan kredit usaha maupun relaksasi di sektor tersebut.
“Adapun dari jumlah yang dilakukan survei tersebut, sebanyak 9,2 persen responden menyatakan telah mendapatkan fasilitas perpanjangan waktu kredit atau relaksasi usaha. Sedangkan sisanya menyatakan menerima keringanan suku bunga, dan masih dalam proses,” jelasnya melalui siaran pers, Minggu (27/9/2020).
Tak hanya itu, berdasarkan hasil survey yang dirilis ALFI yang melibatkan 1.256 responden itu menyebutkan, sebanyak 52,9 persen responden menyatakan mengalami hambatan pengurusan dan pengiriman barang, dan 47,1 persen menyatakan tidak mengalami hambatan.
Baca Juga
Adapun hambatan terjadi di Pelabuhan dan Bandar Udara sebanyak 41,5 persen, hambatan di jalan raya 21,1 persen serta hambatan yang menyangkut perizinan dan biaya tambahan 37,4 persen.
Yukki mengemukakan, hasil survey akan disampaikan tersebut kepada pemerintah RI melalui instansi terkait guna sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan fiskal, moneter, perdagangan dan perindustrian maupun kebijakan lainnya.
