Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian menilai industri manufaktur merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, pandemi Covid-19 membawa dampak signifikan bagi aktivitas industri ini.
"Oleh karena itu, kondisi ini diharapkan dapat menjadi momentum baik untuk mengevaluasi berbagai kebijakan dalam negeri sehingga efektif mendorong ketahanan dan pertumbuhan industri nasional,” kata Plt. Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Yan Sibarang Tandiele melalui siaran pers, Jumat (25/9/2020).
Menurut Yan, terdapat beberapa instrumen yang dapat diimplementasikan dalam upaya pengamanan dan penyelamatan industri nasional yang terdampak oleh lonjakan impor di tengah masa pandemi Covid-19 saat ini, di antaranya adalah melalui tindakan trade remedies berupa penerapan safeguards dan antidumping.
Kebijakan-kebijakan tersebut diperbolehkan dan telah sesuai dengan aturan WTO, mengingat tarif bea masuk umum (MFN) tidak lagi efektif untuk menjadi instrumen pengamanan industri karena Indonesia telah terlibat aktif dalam berbagai kerja sama free trade.
Dalam kondisi pandemi, sektor industri diharapkan tetap semangat dan merebut peluang untuk memperkuat struktur manufaktur dan mewujudkan kemandirian industri nasional. "Oleh karena itu, pemerintah bersama stakeholder terkait terus menjalin sinergi untuk mendorong ketahanan industri nasional," imbuhnya.
8 TANTANGAN
Baca Juga
Dirjen KPAII Kemenperin Dody Widodo menambahkan pihaknya akan aktif melakukan diskusi dan koordinasi dengan segala pemangku kepentingan demi mencari jalan keluar terhadap berbagai kendala yang dialami pelaku industri nasional saat menghadapi dampak pandemi Covid-19.
"Misalnya, kami melaksanakan webinar dengan pelaku dan asosiasi industri untuk menampung usulan-usulan yang dapat dijadikan bahan kebijakan selanjutnnya, baik itu kebijakan insentif fiskal atau nonfiskal, termasuk juga perbaikan atauran-aturan yang telah berjalan," paparnya.
Dari hasil urun rembuk tersebut, Dody menyebutkan ada delapan tantangan yang dirasakan industri akibat dampak pandemi Covid-19.
Pertama, mereka mengalami penundaan kontrak dan pembayaran. Ada beberapa sektor yang tidak bisa mengalihkan produksinya seperti industri garmen yang akhirnya memproduksi APD dan masker.
Kedua, kenaikan harga bahan baku dan penolong. Hal ini membawa dampak pada pasokan dan permintan. “Masalahnya harga juga tidak bisa dikontrol karena semua negara yang supply bahan baku dan penolong mengalami kendala yang sama,” tuturnya.
Ketiga, gejolak nilai tukar.
Keempat, akibat protokol kesehatan tentunya juga industri mengalami masalah pada penurunan utilitas produksinya. Akibat adanya physical distancing, karyawan juga berkurang, sampai ada yang lay-off sementara sehingga utilitas produksinya juga menurun tajam.
Kelima, pengurangan pegawai.
Keenam, kesulitan transportasi logistik.
Ketujuh, kenaikan biaya pengapalan.
Kedelapan, pembatasan operasional dalam peraturan daerah.
Saat ini, Kemenperin sedang merumuskan berbagai stimulus sesuai kebutuhan pelaku industri saat ini. "Stimulus diharapkan dapat segera memacu produktvitas dan utilitasnya," ujar Dody.
