Bisnis.com, JAKARTA - Kendati aktivitasnya tidak dibatasi, perusahaan di sektor logistik mengalami penurunan kinerja baik dari omzet maupun adanya rencana PHK.
Ketua DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menjelaskan pihaknya telah melakukan survei terhadap anggotanya yang mencapai 3.412 perusahaan logistik, yang 29 persen di antaranya atau 295 merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA). Dari 1.256 perusahaan yang mengikuti survei, 95,6 persen di antaranya mengalami penurunan omzet perusahaan.
"Dari sisi omzet turun semua dari 95 persen responden dari sisi persentase penurunan omzet juga begitu ada 41,3 persen kehilangan omzet lebih dari setengahnya, pemutusan hubungan kerja juga terjadi 17 persen PHK dan dalam proses melakukan PHK ada 75,2 persen," jelasnya, Kamis (24/9/2020).
Lebih lanjut dalam bahan paparannya, 41,3 persen responden mengaku terjadi penurunan omzet lebih dari 50 persen. Sebanyak 42,9 perusahaan mengaku mengalami penurunan antara 25-50 persen, serta 15,8 persen responden mengatakan penurunan keuntungan kurang dari 25 persen.
Selain itu, kondisi yang cukup memprihatinkan juga terjadi dari adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan perusahaan logistik. Terdapat 17 persen perusahaan telah melakukan PHK dan 7,8 persen sedang dalam proses itu.
Dilaporkan sebanyak 75,2 persen responden yang tidak melakukan PHK.
Baca Juga
Hasil survey juga menyebut ada 35,4 persen perusahaan yang hanya mampu bertahan menghadapi pandemi Covid-19 selama 3-6 bulan mendatang. Sementara itu, 51,9 persen sisanya merasa masih mampu antara 6-12 bulan mendatang.
Sebanyak 12,8 persen hanya mampu bertahan hingga 3 bulan mendatang.
Dari hasil survey tersebut, masih ada 77,7 persen perusahaan yang tidak mendapatkan keringanan fasilitas kredit. Sementara itu, masih banyak perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas keringanan perpajakan atau sebanyak 42,7 persen responden.
"Dari stimulus sektor keuangan banyak dari sisi implementasi di lapangan belum bisa berjalan dengan baik," ujarnya.
Lebih lanjut, Yukki mengatakan kebijakan pemerintah mengizinkan sektor logistik beroperasi telah membantu meski faktanya terjadi penurunan pendapatan akibat permintaan yang turun.
"Kami survei ke beberapa negara di Malaysia jauh lebih sulit dari logistik di indonesia. Kami masuk dalam kebijakan pemerintah yang dikecualikan saat PSBB," urainya.
Dia juga menyebut pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan secara bisnis ke bisnis (B2B) menjadi yang mengalami kerugian paling tinggi. Sementara yang bisa bertahan adalah perusahaan logistik yang transaksinya dari pelanggan ke pelanggan (C2C) dan bisnis ke pelanggan (B2C).
"Kami harapkan dari dasar ada perubahan luar biasa signifikan ini harus dibangun bersama karena dengan keinginan bersama menghilangkan pandemi dulu 2030 Indonesia bisa masuk 7 negara dengan ekonomi terbesar. Kalau tidak berubah ke sana, saya khawatir kita terjebak di negara middle income," katanya.
