Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Tiga Tahun Berjalan, Ini Perkembangan Pertukaran Informasi Keuangan

Tiga tahun berjalan, pemerintah telah menerima lebih dari 1,6 juta informasi keuangan senilai lebih dari 246,7 miliar Euro dari pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 23 September 2020  |  14:06 WIB
Gedung Direktorat Jenderal Pajak - Bisnis
Gedung Direktorat Jenderal Pajak - Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau AEoI sejak tahun 2018.

Sejak tahun itu, pemerintah telah menerima lebih dari 1,6 juta informasi keuangan senilai lebih dari 246,7 miliar Euro dari pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) John Hutagaol mengatakan bahwa informasi keuangan tersebut lalu dianalisa secara cermat.

"Tentunya kemudian diteruskan ke unit kerja DJP untuk ditindaklanjuti dalam rangka penggalian potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan," kata John dalam jawaban tertulis kepada Bisnis, Rabu (23/9/2020).

John menambahkan bahwa Indonesia bersama dengan 159 negara atau yurisdiksi lain telah menyatakan komitmennya untuk berpartisipasi dalam implementasi kerjasama pertukaran informasi keuangan secara otomatis Automatic Exchange of Information atau AEoI.

Sebagai bentuk komitmen atas implementasi kerja sama tersebut, setiap yurisdiksi diminta menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) yang merupakan instrumen perjanjian internasional agar dapat melakukan AEoI. "Indonesia telah menandatangani MCAA pada bulan November 2011," imbuhnya.

Di wilayah Asia Tenggara, Indonesia termasuk dalam sedikit negara yang pertama sekali berhasil menerapkan AEoI bersama dengan Malaysia dan Singapura.Setelah itu, ada negara lain di Asia Tenggara yang sudah berkomitmen terhadap AEoI adalah Thailand, Vietnam, Filipina dan Cambodia.

Namun, Thailand menyatakan bahwa baru tahun 2023 nanti mereka siap melakukan AEoI. Sedangkan Vietnam, Filipina dan Cambodia belum secara spesifik menyatakan waktu penerapan AEoI di negara masing-masing.

Selain AEoI, Indonesia juga menyandang rating largely compliant berdasarkan Second Round Review on Exchange of Information on Request. Rating ini merupakan penilaian kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional mengenai keterbukaan dan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan berdasarkan permintaan (exchange of information on request atau EoIR)

"EoI merupakan satu alternatif solusi dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi yang tidak bisa diperoleh dari dalam negeri untuk tujuan pengawasan kepatuhan wajib pajak," tukasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ditjen pajak aeoi
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

BisnisRegional

To top