Bisnis.com, JAKARTA - Upaya pemerintah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional pada 2021 dinilai belum cukup signifikan.
Sebagaimana diketahui, pemerintah menganggarkan Rp356,5 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021, jauh lebih rendah dibandingkan dengan anggaran program PEN 2020 yang sebesar 695,2 triliun.
Anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun mengatakan Indonesia masih menghadapi ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi Covid-19. Sementara, puncak dan jangka waktu berlangsungnya pandemi masih belum bisa ditebak.
Oleh karena itu, kebijakan fiskal pemerintah dalam APBN 2021 dinilai seharusnya bisa menciptakan stabilisasi sebagai peredam kejut, juga mengantisipasi situasi yang tidak bisa diperkirakan di masa mendatang.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga belum bisa memastikan kapan vaksin akan bisa disebar ke masyarakat secara pasti. Menurutnya, hal inilah yang harus diantisipasi.
"Sampai saat ini pemerintah belum menentukan apakah PEN akan berlanjut pada tingkat signifikansi yang seperti apa," katanya, Selasa (22/9/2020).
Menurut Misbakhun, melihat anggaran dan sektor prioritas dalam program PEN 2021, skenario pemerintah menganggap dan memproyeksi pandemi Covid-19 akan selesai pada tahun depan, sejalan dengan prediksi diproduksinya vaksin.
Oleh karena itu, dia mengatakan kebijakan ekspansif pada pemulihan ekonomi nasional tidak dilakukan pemerintah secara optimal.
Misbakhun memprediksi, pemerintah masih akan melakukan koreksi terhadap rencana program PEN tahun depan karena ekonomi Indonesia juga masih menghadapi ketidakpastian yang tinggi.
"Saya yakin ada beberapa upaya perbaikan. Kami di politik memberikan ruang fleksibilitas yang luar biasa kepada pemerintah untuk memperbaiki policy-nya, karena situasi ini adalah situasi berat," tuturnya.
