Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

BLT Indonesia Ditiru Negara Lain, Mantan Menkeu: Data Penerima Tidak 'Updated'

Mantan Menteri Hongkong, Singapura, bahkan Amerika Serikat meniru langkah kebijakan Indonesia terkait dengan BLT. Namun, kendalanya, data penerima BLT Indonesia belum diperbarui.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 16 September 2020  |  09:14 WIB
BLT Indonesia Ditiru Negara Lain, Mantan Menkeu: Data Penerima Tidak 'Updated'
Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri - JIBI
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Sistem perlindungan sosial di tengah pandemi Covid-19 menjadi penting karena berpengaruh pada daya beli masyarakat.

Ekonom Chatib Basri mengatakan bahwa dengan adanya protokol kesehatan, stimulus kebijakan fiskal untuk sistem tersebut hanya bisa didorong untuk tiga hal, yakni alokasi kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.

“Semua negara melakukan lakukan itu. Yang menarik hampir semua negara melakukan apa yang kita lakukan dari 2015 lalu, yaitu BLT [bantuan langsung tunai],” katanya dalam diskusi virtual, Selasa (15/9/2020).

Chatib menjelaskan bahwa Hongkong, Singapura, bahkan Amerika Serikat meniru kebijakan Indonesia. Alasannya, percuma apabila suku bunga diturunkan tapi tidak ada permintaan kredit.

Oleh karena itu, agar ada kenaikan permintaan, BLT diperlukan. Masalahnya, dia melihat data kelompok masyarakat yang tergolong miskin di Indonesia sudah usang. Adapun, data paling baru dikeluarkan pada tahun 2015.

“Setelah itu tidak ada lagi. Jadi pemerintah ingin alokasi dana bansos tapi problemnya setelah 2015 tidak updated. Lalu mau diberikan ke mana?” jelasnya.

Bukan itu saja, pemerintah juga tidak punya data konkret warga rentan. Mereka bisa menjadi tidak mampu ketika terjadi sebuah gejolak ekonomi, seperti di tengah pandemi.

“Nah, yang kaya gini datanya tidak ada. Jadi perlu ada peruasan bukan hanya ke warga miskin tapi juga ke middle,” ucap mantan Menteri Keuangan ini.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, serapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk menanggulangi Covid-19 hingga pekan lalu baru 31,4 persen dari pagu anggaran sebesar Rp695,2 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

chatib basri blt daya beli covid-19
Editor : Hadijah Alaydrus
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top