Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Efek PSBB Jakarta, PR Pemda Satelit dan Pemerintah Pusat Bertambah

Pemerintah pusat diharapkan dapat memperluas pemberian subsidi gaji hingga ke pekerja informal di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 10 September 2020  |  19:11 WIB
Jajaran gedung perkantoran di Jakarta, Senin (24/8/2020). Bisnis - Abdurachman
Jajaran gedung perkantoran di Jakarta, Senin (24/8/2020). Bisnis - Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA -- Tindakan tarik rem darurat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuntut gerak cepat pemerintah daerah-daerah satelit Ibu Kota serta pemerintah pusat.

Ekonom Indef Bima Yudhistira mengatakan kepala daerah di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) mesti segera melakukan perluasan bantuan sosial kepada masyarakat kelas menengah rentan miskin.

Sementara itu, pemerintah pusat diharapkan dapat memperluas pemberian subsidi gaji hingga ke pekerja informal di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dinilai juga penting untuk diselamatkan.

"Ini momentum kritis. Makanya hal-hal itu perlu dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah," kata Bima kepada Bisnis, Kamis (10/9/2020).

Pemerintah, lanjutnya, juga mesti memudahkan pengaliran bantuan kepada pengangguran korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat terdampak pandemi Covid-19.

Menurutnya, dana program Kartu Prakerja dapat dialihkan menjadi bantuan langsung tunai (BLT) kepada para pengangguran korban PHK tersebut.

Dengan kata lain, para peserta penerima dana tersebut tidak mesti mengikuti berbagai macam pelatihan. Seperti halnya program subsidi gaji, dana Kartu Prakerja dapat disalurkan dalam bentuk tunai sehingga dapat langsung dibelanjakan oleh penerima bantuan.

Dari segi perpajakan, dia menilai pemerintah dapat memberikan pengurangan atau penangguhan pembayaran terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Daripada memberikan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, lebih baik PPN dikurangi dari 10 persen menjadi 5 persen atau ditangguhkan sampai 6 bulan ke depan. Pasalnya, PPN ini langsung mengena ke konsumsi. Jadi, kalau dikurangi atau ditangguhkan akan langsung terasa efeknya ke konsumsi rumah tangga," kata Bima.

Tidak hanya pemerintah, pelaku usaha pun juga dianggap mesti berperan penting dalam menjaga daya konsumsi masyarakat di tengah ancaman resesi yang kian nyata.

Terutama pelaku usaha makanan dan minuman (Mamin) yang diharapkan dapat memberikan diskon harga, khususnya untuk produk yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat golongan miskin, seperti misalnya mie instan.

"Dengan demikian, untuk hal-hal yang merupakan basic needs bisa terjangkau oleh masyarakat golongan miskin," tuturnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jakarta covid-19 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Editor : Amanda Kusumawardhani
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top