Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan protes terkait kenaikan tarif tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) secara langsung kepada Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR.
Ridwan Kamil mengatakan dirinya sudah menghubungi langsung Menteri BUMN Erick Thohir adn Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Untuk diketahui, Kementerian BUMN merupakan pihak yang mengawasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. selaku operator jalan tol Cipularang. Adapun Kementerian PUPR merupakan regulator di bidang jalan bebas hambatan.
“Mood bangsa hari ini itu sedang cari cara agar pemulihan [ekonomi] cepat. Apapun yang sifatnya penambahan cost jadi kontraproduktif. Saya orangnya rasional bahwa yang namanya investasi masih butuh pengembalian. Tapi hari ini referensi kita jangan selalu regulasi,” tuturnya di Bandung, Senin (7/9/2020).
Sejauh ini, Kementerian PUPR sudah menunda penyesuaian tarif ruas tol Cikampek–Purwakarta–Padalarang (Cipularang) sepanjang 56,1 km dan ruas tol Padalarang–Cileunyi (Padaleunyi) sepanjang 35,15 km.
Penundaan penyesuaian tarif tol berlaku untuk semua golongan kendaraan pada ruas tol Cipularang dan Padaleunyi. Dengan adanya penundaan tarif ini, pengguna tol untuk semua golongan membayar tarif tol jarak terjauh sesuai dengan tarif semula.
Baca Juga
Dengan demikian, tarif jarak terjauh untuk ruas tol Cipularang adalah untuk golongan I Rp39.500, golongan II Rp59.500, golongan III Rp79.500, golongan IV Rp99.500, dan golongan V Rp119.000.
Sementara itu, untuk ruas tol Padaleunyi, tarif jarak terjauh adalah untuk golongan I Rp9.000, golongan II Rp15.000, golongan III Rp17.500, golongan IV Rp21.500, dan golongan V Rp26.000.
Ruas Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) dan Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi) dinilai memiliki peran strategis dalam kelangsungan kegiatan ekonomi dan konektivitas antarkota di wilayah Jawa Barat.
Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mengatakan, ruas tol Cipularang dan Padaleunyi merupakan tulang punggung pergerakan orang di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Jalan tol tersebut menghubungkan wilayah utara dan selatan Jawa Barat pada sektor moda transportasi darat.
“Keberadaan jalan tol ini amat strategis, karena dapat menghemat waktu perjalanan bila dibandingkan dengan melewati jalur arteri nasional yang dapat memakan waktu 4 hingga 4,5 jam,” katanya saat dihubungi Bisnis, Senin (7/9/2020).
Selain pergerakan orang, jalan tol Cipularang dan Padaleunyi merupakan bagian vital dari kegiatan ekonomi pada wilayah yang dilintasinya. Yayat mengatakan, 60 persen dari arus pergerakan barang menuju Pelabuhan Tanjung Priok melewati kedua ruas tol tersebut.
Menurutnya, kelangsungan logistik, pola tata ruang, serta kegiatan ekonomi pada tiga kota metropolitan amat bergantung pada tol Cipularang dan Padaleunyi. Ketiganya adalah Bandung Raya, kawasan jabodetabek, dan Cirebon Raya.
“Dapat kita lihat, jalan tol Jakarta-Cikampek sejak Cipularang dibuka volume kendaraannya luar biasa besar. Ini merupakan bukti bahwa ruas tol ini memainkan peran strategi dalam kelangsungan kegiatan ekonomi dan konektivitas antarkota untuk masyarakat,” jelasnya.
Yayat menilai, ke depan, peran Cipularang dan Padaleunyi dalam kelangsungan kegiatan logistik dan ekonomi akan kian signifikan. Pasalnya, pasokan barang di Indonesia masih amat bergantung pada moda transportasi darat yang membutuhkan jalan tol untuk mempercepat waktu.
Potensi ini juga kian besar dengan adanya dua proyek pembangunan yang berada di sekitar wilayah Cipularang dan Padaleunyi. Pembangunan ruas tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dinilai akan memperbesar nilai strategis tol Cipularang dan Padaleunyi.
“Kehadiran Pelabuhan Patimban yang nantinya digunakan untuk ekspor otomotif juga akan semakin membantu perekonomian Jawa Barat terutama dari sisi ekspor,” jelasnya.
