Bisnis.com, JAKARTA -- Langkah pemerintah untuk menggenjot belanja anggaran pada produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai tidak bisa menutupi penurunan yang dialami sektor ini.
Peneliti Senior Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menyebutkan potensi anggaran belanja pemerintah sebesar Rp321 triliun dan Rp35 triliun dari BUMN memang berpeluang mendorong permintaan produk UMKM. Meski demikian, nominal tersebut tetap tak bisa menutupi penurunan yang terjadi.
“Penurunan permintaan selama Covid-19 sebuah kewajaran, namun bukan berarti anggaran yang disiapkan pemerintah menjadi tidak bermakna. Tujuannya memang bukan memulihkan ke sedia kala, tapi lebih sebagai pencegahan penurunan yang lebih dalam,” kata Piter saat dihubungi, Minggu (30/8/2020).
Piter menyoroti beragamnya jenis produk dan jasa yang bergerak dengan skala mikro dan kecil menengah. Mengingat kebutuhan belanja pemerintah dan BUMN yang terbatas, dia mengatakan jenis usaha yang terdampak pun tidak akan merata.
“UMKM ini kan tidak hanya makanan dan minuman saja, dan ini yang permintaannya masih cukup terjaga. Ada produk dan jasa lainnya, dan ini yang belum terjamin bisa diminimalisasi,” ungkap dia.
Oleh karena itu, Piter menekankan pentingnya penanggulangan Covid-19 demi memulihkan aktivitas ekonomi. Selama pandemi belum tertanggulangi, dia menyatakan pemulihan permintaan bakal sulit terwujud sekalipun berbagai bantuan disiapkan.
Baca Juga
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengemukakan dorongan dari sisi permintaan menjadi hal yang tak kalah krusial mengingat realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk UMKM per 26 Agustus baru terealisasi 45,76 persen dari Rp123,46 triliun yang disiapkan.
Realisasi tertinggi berasal dari penempatan dana untuk restrukturisasi yang mencapai Rp54,42 triliun dari Rp78,78 triliun yang disiapkan atau mencapai 69,8 persen.
Selain berbagai dukungan pembiayaan di sisi hulu, Teten mengemukakan bahwa dorongan di sisi hilir menjadi pekerjaan rumah lanjutan yang harus diselesaikan karena sebagian besar kendala yang dihadapi UMKM adalah penurunan permintaan.
Untuk saat ini, dia mengatakan pihaknya bakal berfokus pada bagaimana belanja pemerintah dan BUMN dapat diarahkan ke produk UMKM.
