Bisnis.com, JAKARTA -- Belanja pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) yang diarahkan khusus kepada produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi motor utama pendorong permintaan di tengah melemahnya daya beli masyarakat.
Realisasi belanja ini perlu dipastikan demi mencegah tekanan lebih dalam pada sektor yang menyumbang 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) tersebut.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengemukakan dorongan dari sisi permintaan menjadi hal yang tak kalah krusial mengingat realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk UMKM per 26 Agustus baru terealisasi 45,76 persen dari Rp123,46 triliun yang disiapkan.
Realisasi tertinggi berasal dari penempatan dana untuk restrukturisasi yang mencapai Rp54,42 triliun dari Rp78,78 triliun yang disiapkan atau mencapai 69,8 persen.
“Sampai akhir Agustus ini telah terealisasi 45,76 persen, ini masih rendah oleh karena itu perlu penyerapan lebih tinggi lagi,” kata Teten dalam kick-off Program Bank Indonesia dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Minggu (30/8/2020).
Selain berbagai dukungan pembiayaan di sisi hulu, Teten mengemukakan bahwa dorongan di sisi hilir menjadi pekerjaan rumah lanjutan yang harus diselesaikan karena sebagian besar kendala yang dihadapi UMKM adalah penurunan permintaan.
Baca Juga
Untuk saat ini, dia mengatakan pihaknya bakal berfokus pada bagaimana belanja pemerintah dan BUMN dapat diarahkan ke produk UMKM.
“Di tengah menurunnya daya beli, saya rasa belanja pemerintah dan BUMN ini setidaknya bisa menyerap produk UMKM,” ujarnya.
Berdasarkan catatannya, belanja pemerintah pada 2020 sendiri dialokasikan sebesar Rp321 triliun dengan realisasi belanja UMKM yang baru mencapai 18 persen.
Sejauh ini pihaknya dan pemerintah daerah tengah mendorong pelatihan bagi pelaku UMKM untuk dapat ikut serta dalam e-katalog pengadaan proyek pemerintah dan lembaga sehingga bisa terserap secara maksimal.
Selain itu, komitmen kerja sama pun dijalin dengan Kementerian BUMN. Dia mengatakan Menteri BUMN Erick Thohir telah menyatakan komitmen untuk menyerap produk UMKM lewat pasar digital (PaDi). Dalam komitmen ini, belanja BUMN dengan nilai di bawah Rp14 miliar bakal diarahkan pada produk UMKM.
“Kami mencatat ada potensi Rp35 triliun dari 27 kategori produk di PaDI yang bisa dibelanjakan produk UMKM,” ujarnya.
Produk-produk ini sendiri mencakup alat tulis, layanan katering, makanan ringan, suvenir, produk furnitur, dan jasa event organizer .
Sejauh ini telah ada sembilan BUMN yang menyatakan kesiapan untuk mengeksekusi komitmen ini. Teten menyebutkan perusahaan pelat merah lain bakal menyusul secara bertahap.
Dihubungi terpisah, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan bahwa bertahapnya keikutsertaan BUMN dalam komitmen penyerapan produk UMKM dilakukan agar program tak hanya berakhir dengan slogan.
“Kalau yang sembilan ini sudah berjalan dan berhasil, BUMN lain akan mengikuti. Kami ingin ini sukses dan tak hanya sekadar slogan. Tapi benar-benar berjalan mekanismenya. Oleh karena itu kami siapkan juga ekosistemnya lewat PaDi agar UMKM ini merambah platform e-commerce,” kata Arya saat dihubungi, Minggu (30/8/2020).
Sembilan BUMN yang telah masuk dalam sistem PaDi sendiri mencakup PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Pertamina, Pegadaian, Telkom Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani, Pupuk Indonesia, Wijaya Karya, Waskita Karya, dan PT Pembangunan Perumahan.
