Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Duh! Realisasi Subsidi Gaji Bakal Molor, Ini Alasannya

Penyaluran subsidi gaji diprediksi bakal molor dari target awal karena masih ada 8,2 juta slot pekerja yang belum divalidasi, sedangkan prosesnya harus melewati tahapan panjang.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 23 Agustus 2020  |  15:47 WIB
Sejumlah buruh pabrik pulang kerja di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (17/4/2020). - ANTARA FOTO/Fauzan
Sejumlah buruh pabrik pulang kerja di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (17/4/2020). - ANTARA FOTO/Fauzan

Bisnis.com, JAKARTA - Penyaluran subsidi gaji atau ketenagakerjaan terhadap 15,7 juta pekerja dengan total anggaran yang disiapkan senilai Rp33,7 triliun berpeluang besar mengalami penundaan.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan penyaluran subsidi gaji tahap pertama senilai Rp1,2 juta tersebut sudah tidak mungkin dapat dilakukan sesuai dengan rencana awal pemerintah dan diharapkan dapat rampung pada pekan kedua September 2020 sehingga bisa dikonsumsi sejak kuartal III/2020.

"Subsidi gaji tidak mungkin disalurkan pada 25 Agustus mendatang. Paling cepat penyaluran pertama dilakukan pada pekan kedua September [2020] supaya bisa langsung dikonsumsi dan berkontribusi untuk perekonomian pada kuartal III," ujar Timboel kepada Bisnis.com, Minggu (23/8/2020).

Seperti diketahui, pemerintah berencana menyalurkan subisidi gaji pada 25 Agustus 2020. Namun demikian, sampai dengan 22 Agustus 2020 tercatat baru 7,5 juta nomor rekening pekerja yang dinyatakan valid oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Artinya, masih terdapat sebanyak 8,2 juta slot kosong subsidi gaji dengan sisa waktu hanya 2 hari sebelum penyaluran dilakukan. Proses validasi pun melewati tahapan yang cukup panjang, mulai dari pihak perbankan hingga validasi internal dan ketunggalan nomor rekening yang dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Ke depannya, lanjut Timboel, pemerintah dinilai memiliki dua cara untuk memastikan agar penyaluran subsidi gaji dapat dilakukan pada kuartal ketiga. Pertama, memberikan akses kepada pekerja untuk melakukan validasi mandiri ke cabang-cabang BPJS Ketenagakerjaan di daerah-daerah.

Kedua, menggunakan layanan kantor pos sebagai media penyaluran untuk mengakomodasi para pekerja yang tidak memiliki nomor rekening.

Kedua langkah tersebut, lanjutnya, perlu dilakukan agar molornya realisasi penyaluran subsidi gaji tidak berdampak terhadap target pertumbuhan ekonomi positif yang ditetapkan pemerintah di sisa kuartal.

"Jika konsumsi baru berjalan pada kuartal IV/2020, ujarnya, maka target pemerintah tersebut akan sulit tercapai. Pasalnya, dalam struktur PDB, sekitar 57-60 persen disumbangkan oleh sektor konsumsi," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

gaji tenaga kerja
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top