Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Jokowi: Anggaran Rp414 Triliun untuk Digitalisasi dan Efisiensi Logistik

Presiden Jokowi menyatakan anggaran Rp414 triliun difokuskan untuk mendorong efisensi logistik dan konektivitas.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 14 Agustus 2020  |  14:45 WIB
Sejumlah truk membawa muatan peti kemas di Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (17/2/2020). -  ANTARA / M Risyal Hidayat
Sejumlah truk membawa muatan peti kemas di Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (17/2/2020). - ANTARA / M Risyal Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menganggarkan Rp414 triliun pada 2021 untuk pembangunan infrastruktur digital, salah satunya guna mendorong efisensi logistik dan konektivitas.

Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan infrastruktur 2021 dianggarkan sekitar Rp414 triliun yang utamanya untuk pemulihan ekonomi, penyediaan layanan dasar, serta peningkatan konektivitas.

"Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur digital menjadi sangat penting dan strategis. Dengan demikian, belanja infrastruktur diarahkan untuk penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas," jelasnya dalam Penyampaian RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan, Jumat (14/8/2020).

Selain itu, anggaran sebesar Rp414 triliun tersebut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata; serta pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar, seperti air, sanitasi, dan permukiman.

Terkait infrastruktur digital di bidang logistik yang tengah dibangun oleh pemerintah adalah national logistic ecosystem (NLE) sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No.5/2020 menjadi landasan hukum dibentuknya platform digital ekosistem logistik nasional.

Inpres ini menyebutkan ekosistem logistik nasional yang isinya tidak hanya soal integrasi dan koordinasi melainkan landasan hukum dibentuknya platform digital NLE yang tengah dikembangan pemerintah.

Penataan yang dimaksud dalam inpres ini tidak hanya untuk aktivitas logistik ekspor dan impor melainkan juga aktivitas logistik domestik seluruh moda.

Adapun, instruksi ini memuat pula tenggat waktu pelaksanaan NLE dalam bentuk rencana aksi dengan periode 2020-2024. Pelaksanaannya secara utuh hingga pada 2024. Sementara itu, pemerintah secara perlahan melakukan progres pengerjaan instruksi ini sesuai dengan tenggat waktu yang dicanangkan.

Dengan kebiasaan baru saat ini melakukan rapat secara daring, tanpa tatap muka secara langsung, harusnya sudah tidak ada masalah untuk pengembangan smart logistics di masa sekarang ini, di mana pemerintah telah memiliki konsep National Logistics Ecosystem untuk arus lalu lintas barang (flow of goods) dan arus dokumen (flow of documents).

Saat ini pengembangan digitalisasi selain modul impor, track and trace, rantai pasok sampai dengan ke last mile delivery, IoT (Internet of Things), pergudangan, depo dan data exchange (pertukaran data) cross border tak lupa sektor perbankan serta asuransi untuk menunjang Trade Financing.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi logistik
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top