Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Jokowi Gelontorkan Rp419,3 Triliun untuk Bansos dan Kartu Prakerja pada 2021

Presiden RI Joko Widodo mengatakan dukungan perlindungan sosial di tahun 2021 dianggarkan Rp419,3 triliun yang diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 14 Agustus 2020  |  16:10 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) menyerahkan RUU tentang APBN tahun anggaran 2021 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya kepada Ketua DPR Puan Maharani (kanan) padapembukaan masa persidangan I DPR tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). ANTARA FOTO - Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (kiri) menyerahkan RUU tentang APBN tahun anggaran 2021 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya kepada Ketua DPR Puan Maharani (kanan) padapembukaan masa persidangan I DPR tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). ANTARA FOTO - Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo bakal melanjutkan program-program bantuan sosial (bansos) dan menganggarkan dana Rp419,3 triliun pada RAPBN 2021.

"Dukungan perlindungan sosial di tahun 2021 dianggarkan Rp419,3 triliun yang diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap," katanya saat membacakan Nota Keuangan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Jumat (14/8/2020).

Dia menuturkan langkah perlindungan sosial dilakukan melalui bantuan pada masyarakat melalui beberapa program, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bansos Tunai, dan Kartu Prakerja.

Selain itu, pemerintah juga mendorong program reformasi perlindungan sosial yang komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi golongan masyarakat menua (aging population). Pemerintah melakukan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), perbaikan mekanisme penyaluran program
perlindungan sosial, serta penguatan monitoring dan evaluasi.

"Reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap ini sangat penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di tahun 2024," ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah menganggarkan Rp203,9 triliun untuk sektor perlindungan sosial pada program PEN.

Adapun, realisasi atau penyerapan anggaran bansos hingga 5 Agustus 2020 sudah mencapai Rp85,3 triliun atau 41,8 persen dari total pagu anggaran. Penyerapan anggaran secara detail, yaitu PKH Rp26,6 triliun, BLT Dana Desa Rp8,3 triliun, Kartu Sembako Rp25,5 triliun, Kartu Prakerja Rp2,4 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp2,9 triliun, bantuan tunai non-Jabodetabek Rp16,5 triliun, dan diskon listrik Rp3,1 triliun.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi RAPBN bansos Nota Keuangan kartu prakerja
Editor : Feni Freycinetia Fitriani
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top