Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah membutuhkan pembiayaan sebesar Rp971,2 triliun untuk menambal defisit RAPBN tahun 2021.
Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut, pemerintah masih mengandalkan kerja sama dengan bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI).
Namun demikian, defisit anggaran tahun 2021 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman,dan dikelola secara hati-hati.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pembiayaan utang dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan counter cyclical dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi.
"Pengelolaan utang yang hati-hati selalu dijaga pemerintah secara konsisten," kata Joko Widodo, Jumat (14/8/2020).
Pembiayaan defisit RAPBN tahun 2021 akan dilakukan melalui kerja sama dengan otoritas moneter, dengan tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan disiplin kebijakan moneter ,serta menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan pasar surat berharga pemerintah.
Komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang tetap dalam batassan terkendali.
Pemerintah juga terus meningkatkan efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar, perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar Surat Berharga Negara (SBN), diversifikasi, dan mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah.
"Pembiayaan investasi juga akan dilakukan pemerintah di tahun 2021 dengan anggaran sekitar Rp169,1 triliun.
