Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) menggelar koordinasi mengenai identifikasi dan pemantauan kondisi penyediaan dan kebutuhan BBM dan LPG pada semester I/2020.
Dilansir dari laman resmi DEN, Kamis (13/8/2020), koordinasi dipimpin oleh Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi Ediar Usman.
Dalam kesempatan tersebut, Ediar menyampaikan bahwa koordinasi ini sangat penting untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden No. 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi, agar melaksanakan identifikasi dan memantau kondisi penyediaan dan kebutuhan energi.
Kepala Bagian Fasilitasi Penanggulangan Krisis Energi Dwi Kusumantoro memaparkan tentang identifikasi dan upaya mitigasi kondisi krisis/darurat energi.
Adapun, pelaksanaannya perlu dilakukan bersama-sama Setjen DEN, Ditjen Migas Kementerian ESDM, BPH Migas dan Badan Usaha (Pertamina) untuk mengantisipasi kondisi krisis/darurat energi.
Kerja sama yang baik perlu dijalin dalam hal penyediaan data dan informasi untuk terus menerus memantau kondisi penyediaan energi, baik di nasional maupun daerah.
Baca Juga
Senior Vice President Government Program Management PT Pertamina (Persero) Joko Eko menyampaikan adanya pandemi Covid-19 dan pemberlakukan work from home (WFH) serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan konsumsi BBM nasional menurun. Konsumsi gasoline menurun 20,59 persen, sementara gasoil menurun 19,01 persen dari rata-rata konsumsi bulan Januari -Februari 2020.
Hal tersebut menyebabkan stok BBM di terminal BBM cukup tinggi hingga mencapai lebih dari 30 hari. Namun, Pertamina juga terus memastikan distribusi BBM ke daerah-daerah agar terus berjalan dengan baik.
Sedangkan untuk LPG, ada lonjakan kebutuhan LPG, khususnya LPG PSO untuk rumah tangga. Sedangkan LPG untuk industri dan komersial menurun masing-masing sekitar 40 persen dan 30 persen. Meskipun demikian, Pertamina juga mengimbangi dengan kecukupan stok LPG hingga sempat mencapai 25 hari.
Sementara itu, perwakilan Ditjen Migas, Heru Riyanto menyampaikan tingginya impor LPG hingga lebih dari 70 persen menjadi konsen pemerintah agar ada peningkatan produksi LPG dalam negeri. Kemudian, distribusi LPG PSO hingga sekitar 88 persen menimbulkan tantangan untuk pengendalian distribusi LPG agar tepat sasaran, karena terkait dengan besarnya subsidi oleh pemerintah.
Mencermati adanya peningkatan konsumsi LPG PSO yang sudah mencapai 3,48 juta MT (51 peren dari target) di semester I/2020, diprediksi akan terjadi over kuota LPG pada akhir 2020.
Perwakilan BPH Migas, Joko Kristadi, menyampaikan realisasi penyaluran BBM jenis solar sampai semester I/2020 mencapai 44 peren. Di akhir tahun realisasinya diprediksi sekitar 92 persen dari kuota 15 juta KL yang diharapkan tidak terjadi over kuota akhir tahun ini.
Namun, ada beberapa daerah yang sudah over kuota seperti Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo, sehingga BPH Migas segera melakukan antisipasi dengan melakukan sidang untuk pengaturan kembali kuota per provinsi maupun kota/kabupaten. Sedangkan BBM jenis premium (BBM penugasan) secara nasional realisasinya mencapai 34 persen dan diprediksi 82 persen pada akhir tahun ini (dari kuota 11 juta KL).
