Bisnis.com, JAKARTA – Alat kesehatan (alkes) merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan selain obat-obatan. Selain membantu tenaga medis melakukan diagnosis, alkes juga berfungsi untuk membantu proses penyembuhan pasien secara mandiri maupun dengan bantuan tenaga medis.
Bahkan tak jarang pula alkes menjadi penyelamat pasien yang berada di rumah sakit dalam kondisi kritis. Oleh karena itu, keberadaan alkes yang memadai menjadi harga mati untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Tanah Air.
Namun, permasalahannya saat ini adalah sebagian besar kebutuhan alkes di Indonesia masih bergantung pada impor. Impor alkes dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan tentunya kontradiktif dengan upaya menekan impor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki) Ade Tarya Hidayat mengatakan ketergantungan Indonesia akan alkes impor salah satunya disebabkan oleh industri alkes dalam negeri yang masih sangat sedikit. Saat ini, jumlah perusahaan yang memproduksi alkes di dalam negeri tercatat hanya 332 perusahaan.
“Bertambah dari lima tahun lalu 173 [perusahaan] menjadi 332 perusahaan baik usaha kecil, dan menengah (UKM) maupun penanaman modal asing (PMA). Tapi jumlahnya masih kecil jika melihat luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia. Malaysia saja sudah ada hampir 1.000 perusahaan,” katanya kepada Bisnis belum lama ini.
Ade mengungkapkan sebenarnya pasar alkes di Indonesia sangat besar dan terbuka lebar. Namun, terdapat sejumlah kendala yang harus dihadapi oleh industri alkes di dalam negeri untuk menguasai pasar tersebut.
Baca Juga
“Pasarnya besar karena 90 persen alkes masih impor. Tetapi masalahnya adalah banyak bahan baku yang harus diimpor. Kemudian apresiasi dari pemakai terhadap produk dalam negeri belum maksimal. Masih ada image kalau produk impor itu pasti lebih bagus,” ungkapnya kepada Bisnis.
Padahal, menurut Ade industri alkes dalam negeri sudah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 13485 dan Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) yang disadur dari Medical Devices Good Distribution Practice. Oleh karena itu, dia berharap agar pemerintah turun tangan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Menurutnya, dukungan pemerintah selama ini sudah sangat baik, akan tetapi belum ada aturan yang lebih tegas untuk memaksa memaksa industri pelayanan kesehatan menggunakan alkes produksi dalam negeri.
“Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Menteri Perindustrian sudah ada tetapi ya kenyataan di lapangan tidak ada sanksi apa-apa,” keluh Ade.
Walaupun demikian, Ade juga tak memungkiri bahwa produk alkes dalam negeri masih banyak yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Selain itu, dia juga tak menampik bahwa produk alkes dalam negeri tak begitu kompetitif, terutama untuk produk berbasis elektronik.
“Sumber daya manusia (SDM) sudah memadai, kualitas bisa ditingkatkan. Tetapi untuk kompetitif ini kita kalah karena bahan baku impor dan produksinya yang tidak bisa terlalu besar karena pasarnya belum ada. Produksi masal tentunya bisa membuat harga ditekan. Kita masih sulit untuk itu,” tuturnya.
Lantas, bagaimana dengan kehadiran alat bantu pernapasan (ventilator) yang dikembangkan oleh anak bangsa untuk menyelamatkan pasien Covid-19? Ade menyebut pihaknya sangat mendukung upaya tersebut dan membuka peluang untuk kerjasama produksi masal di kemudian hari.
Namun, untuk sampai ke titik itu menurutnya masih harus melewati proses yang panjang. Terutama untuk meyakinkan masyarakat bahwa ventilator tersebut kualitasnya sama dengan ventilator impor yang sudah dipakai sejak lama di Indonesia.
“Kami mendukung tapi untuk meyakinkan ini butuh waktu. Untuk saat ini mungkin bisa saja untuk darurat. Tapi di rumah sakit untuk komersial ventilator itu butuh waktu untuk diterima dengan baik. Karena ini alat kesehatan tentunya pihak rumah sakit atau dokter tak mau sembarangan coba-coba yang baru juga,” tutupnya.
