Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Syarat Naik Pesawat Tak Perlu Rapid Test & PCR, Kapan Berlaku?

Pemerintah sedang membahas kemungkinan untuk menghapus kebijakan wajib rapid dan PCR bagi penumpang pesawat.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 07 Agustus 2020  |  15:21 WIB
Calon penumpang melihat papan informasi mengenai penerbangan di Terminal IA Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (24/4/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Calon penumpang melihat papan informasi mengenai penerbangan di Terminal IA Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (24/4/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan untuk tidak lagi memberlakukan wajib rapid atau PCR test bagi calon penumpang angkutan udara. Aturan ini, masih dibahas oleh pemerintah dalam hal ini Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menekankan terkait dengan rencana ini masih dibahas dan belum menemui kata sepakat. Namun, terkait dengan waktu penerapannya, dia enggan berkomentar.

"Kami masih membahas tentang ini belum tuntas," katanya saat dikonfirmasi Bisnis.com, Jumat (7/8/2020).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto menyatakan pihaknya sebagai regulator di lapangan aktivitas transportasi udara belum mendapatkan aturan baru.

Referensi yang digunakan masih Surat Edaran Gugus Tugas Penanganan Covid-19 No.9/2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan aturan terbarunya. Saya akan informasikan apabila sudah ada," katanya kepada Bisnis.com.

Dalam SE No.9/2020 tersebut setiap perjalanan moda darat, laut, udara, dan kereta api wajib melampirkan surat keterangan bebas Covid-19 yang dapat ditunjukkan dengan hasil non-reaktif rapid test dan negatif dari PCR test.

Terpisah, Juru Bicara Menteri Perhubungan Adita Irawati mengatakan penentuan syarat kesehatan penumpang ditentukan oleh Gugus Tugas atau yang menjalankan fungsinya saat ini Satuan Tugas, melalui Surat Edaran yang diterbitkan.

"Pada prinsipnya kami akan mengikuti ketentuan selanjutnya yang ditetapkan. Saat ini kami masih mengikuti ketentuan yang berlaku merujuk pada SE Gugus Tugas No.9/2020," terangnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Kemenhub maskapai penerbangan rapid test
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top