Bisnis.com, JAKARTA - Wacana pemerintah untuk membatasi jumlah bandara internasional, sebagai salah satu upaya pemerintah untuk melakukan konsolidasi dan transformasi di bidang pariwisata dan penerbangan, dinilai tidak perlu dilakukan. I
Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) Budijanto Ardijansjah menilai jumlah bandara internasional saat ini tidak perlu dibatasi atau pun dikurangi oleh pemerintah.
Menurutnya, semakin banyak jumlah bandara internasional justru kian baik untuk industri pariwisata di Tanah Air, selama terdapat penstandaran yang lebih terukur dalam pengelolaannya.
"Saya rasa, semakin banyak bandara internasional akan semakin baik. Jangan dibatasi dan dikurangi. Hanya harus dibuatkan standardisasi yang lebih terukur sehingga tidak asal-asalan," ujar Budijanto kepada Bisnis, Kamis (6/8/2020).
Dalam Rapat Terbatas yang diselenggarakan di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (6/8/2020), Presiden Joko Widodo mengatakan upaya konsolidasi dan transformasi di bidang pariwisata dan penerbangan dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penataan rute penerbangan yang lebih baik, penentuan hub dan super hub, serta kemungkinan penggabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pariwisata.
"Sehingga ke depannya pondasi ekonomi sektor pariwisata dan transportasi di Indonesia bisa jadi lebih baik," ujar Presiden Jokowi.
Menurut Jokowi, jumlah airline hub di Indonesia terlalu banyak dan tidak merata. Saat ini, terdapat 30 bandara internasional yang dipertanyakan urgensinya. Adapun, sebanyak 90 persen lalu lintas terpusat di 4 bandara, antara lain Soekarno-Hatta Jakarta, Ngurah Rai Bali, Juanda Surabaya, dan Kualanamu Medan.
Ke depannya, ada 8 bandar udara berpotensi menjadi international hub sesuai dengan pembagian fungsi, kondisi geografis, dan karakteristik wilayah, yaitu Jakarta, Ngurah Rai Bali, Juanda Surabaya, dan Kualanamu Medan, Sam Ratulangi, Yogyakarta, Balikpapan, dan Hassanudin.
Kemudian, Jokowi meminta pengelolaan ekosistem pariwisata dan pendukungnya, termasuk penerbangan, harus didesain dengan manajemen yang lebih terintegrasi dan terkonsolidasi dari hulu ke hilir, yakni mulai dari manjamen maskapai, bandara, layanan penerbangan yang tersambung dengan manajemen destinasi, hotel dan perjalanan, hingga manajemen produk lokal dan industri kreatif.
Seperti diketahui, dampak kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional terhadap sektor pariwisata Tanah Air yang cukup dalam dirasakan oleh sejumlah provinsi yang mengandalkan sektor pariwisata seperti Bali, Kepulauan Riau, dan Jawa Barat.
Untuk memulihkan kembali aktivitas ekonomi dan pariwisata, Kementerian Perhubungan pun melakukan penataan kembali rute penerbangan di Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung dan Bandar Udara Nasional Kertajati Majalengka.
Budijanto berharap langkah yang sama juga diberlakukan di provinsi-provinsi lain serta memudahkan setiap wisatawan untuk masuk dengan penerapan protokol Covid-19 yang tepat.
"Langkah penataan kembali rute penerbangan harus terus dilakukan agar secara perlahan sektor pariwisata kembali terangkat," jelasnya.
Selain itu, tambah Budijanto, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan lintas sektoral lainnya mesti berkomitmen mendukung pelaku usaha pariwisata dalam mempromosikan pariwisata lokal dengan baik serta menyiapkan regulasi yang mendukung.
