Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha sektor wisata merespons positif pembukaan sektor pariwisata oleh pemerintah di sejumlah daerah.
Hal tersebut diharapkan dapat memicu perkembangan sektor pariwisata di kawasan lainnya dan mendongkrak bisnis agen perjalanan.
“Diharapkan menjadi trigger agar semua kawasan bisa dibuka kembali dalam waktu dekat, sehingga aktivitas perjalanan kembali bergairah,” ujar Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) Budijanto Ardijansjah kepada Bisnis, Jumat (31/7/2020).
Terkait dengan hal tersebut, jelas Budijanto, pemerintah mesti berhati-hati dalam mengambil kebijakan sektor pariwisata. Pasalnya, hal itu menyangkut pergerakan orang dalam jumlah besar.
Oleh karena itu, lanjut Budijanto, penerapan kebijakan memang sudah semestinya diterapkan secara bertahap agar potensi ekonomi yang termuat di dalamnya dapat bergerak kembali.
Setidaknya, kata Budijanto, ada 2 hal yang menjadi tantangan bagi sektor pariwisata saat ini. Pertama, menjalankan protokol kesehatan secara tepat guna menghindari kluster anyar penyebaran Covid-19; kedua, mengembalikan kepercayaan dunia bahwa Indonesia aman untuk dikunjungi.
Baca Juga
Seperti diketahui, pembukaan sektor pariwisata dilakukan secara bertahap oleh pemerintah. Pada 9 Juli 2020, Pemerintah Provinsi Bali membuka tahapan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat secara bertahap dan terbatas.
Tahap kedua rencananya dilakukan pada 31 Juli 2020. Adapun, kedua tahap tersebut hanya dibuka untuk wisatawan domestik.
Menurut Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Juanedi, pembukaan kembali sektor pariwisata mesti disertai dengan kesiapan pelaku usaha dalam menjalankan protokol kesehatan.
Para pelaku usaha, jelasnya, diusulkan membentuk gugus tugas tersendiri yang bekerja sama dengan Gugus Tugas penanganan pandemi virus corona (Covid-19) nasional.
“Saya mengusulkan dibentuk gugus tugas industri pariwisata untuk melawan Covid-19. Gugus tugas dalam industri pariwisata itu bisa bekerja sama dengan gugus tugas nasional,” jelasnya kepada Bisnis.
Gugus tugas di sektor industri, lanjutnya, dapat memberikan larang masuk ke kawasan wisata bagi pengunjung yang melanggar disiplin protokol serta menjatuhkan hukuman denda.
“Harus ada law enforcement agar ada efek jera dan tidak ada penyepelean disiplin. Namun, semua bergantung kepada penanganan kasus corona. Jika penanganan tidak baik, sektor pariwisata akan sulit survive,” tegasnya.
Belum lama ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio meminta pelaku usaha dan ekonomi kreatif di daerah yang akan dibuka kembali sektor pariwisatanya untuk mempersiapkan diri dan terus menjalankan protokol kesehatan.
Di sisi lain, kata Wishnutama, pemerintah telah menjalankan berbagai program bantuan bagi pelaku usaha dan ekonomi kreatif. Di antaranya, insentif, relaksasi pajak, dana talangan usaha melalui Himbara senilai Rp10 miliar, serta diskon penerbangan dan paket wisata.
