Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyatakan peluncuran program penjaminan kredit oleh pemerintah berharap didukung sektor perbankan dalam menyalurkannya.
Sekretaris Jenderal APSyFI Redma Wirawasta mengatakan kewaspadaan tersebut didasari oleh permintaan pelonggaran pembayaran cicilan pabrikan ke sektor perbankan yang tak kunjung disetujui.
Pasalnya, pihak perbankan akan lebih hati-hati menyalurkan kredit pada industriwan saat ini lantaran rasio kredit macet (non performing loan/NPL) pada sektor industri pengolahan telah menembus level 4 persen.
"Sektor perbankan kita ini terlalu hati-hati. Hari-hati boleh, tapi ini jadi menghambat pemulihan ekonomi, Makanya, pemerintah turun tangan. Ini kami bertanya lagi, perbankanya mau tidak [menyalurkan kredir ke industri pengolahan]?" ucapnya kepada Bisnis, Rabu (29/7/2020).
Redma menilai salah satu penyebab tingginya NPL sektor industri pengolahan disebabkan oleh rigidnya industri perbankan dalam memberikan keringanan.
Seperti diketahui, berbagai sektor manufaktur telah mengajukan penundaan pembayaran cicilan kredit selama masa pandemi.
Baca Juga
Pasalnya, pabrikan akan mendahulukan pembayaran biaya tenaga kerja yang memiliki porsi terbesar dalam industri padat karya seperti industri tekstil dan produk tekstil. Adapun, biaya kredit perbankan dinilai tidak menjadi prioritas utama dalam masa pandemi.
Redma menyatakan hanya dua sektor yang tidak memberikan keringanan pada sektor manufaktur pada masa pandemi, yakni sektor perbankan dan sektor keternagalistrikan. "Otomatis NPL-nya naik."
Redma mengaku nominal yang diberikan pemerintah tidak akan cukup untuk membantu seluruh sektor manufaktur. Maka dari itu, Redma menyarankan agar pihak perbankan memilih penerima manfaat berdasarkan proyeksi pasar masing-masing pabrikan.
Selain itu, pihak perbankan juga harus menyesuaikan tenor kredit yang diberikan sesuai dengan karakteristik industrinya. Redma mencontohkan bahwa satu siklus perputaran uang pada industri hulu TPT membutuhkan waktu sekitar 3-6 bulan.
Di samping itu, Redma mengkalkulasikan industri hulu TPT membutuhkan modal kerja sekitar Rp15 triliun per bulannya untuk menjaga keberlangsungan produksi.
Dengan kata lain, industri hulu TPT membutuhkan dana sekitar Rp45 triliun selama 3 bulan ke depan untuk bertahan selama satu siklus perputaran uang.
"Di tekstil itu perputaran uangnya cepat. Karena cepat, begitu ada stuck sebentar langsung kena masalah, tapi untuk runningnya lagi cepat," ujarnya.
