Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

KABAR PASAR: Maju Mundur Pajak Digital, Startup & Bank Global 'Angkat Kaki'

Berita mengenai pajak digital dan buntut Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong, antara lain, menjadi sorotan edisi harian Bisnis Indonesia, Rabu (22/7/2020).
Renat Sofie Andriani
Renat Sofie Andriani - Bisnis.com 22 Juli 2020  |  07:36 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) bersama dengan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Suryo Utomo (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) bersama dengan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Suryo Utomo (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA – Berita mengenai pajak digital dan buntut Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong, antara lain, menjadi sorotan edisi harian Bisnis Indonesia, Rabu (22/7/2020).

Berikut beberapa perincian topik utamanya:

Maju Mundur Pajak Digital. Rencana pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) digital bakal tak berjalan mulus seperti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) digital yang telah berlaku efektif per 1 Juli 2020.

Integrasi Operasional Jadi Opsi. Dampak ekonomi pandemi Covid-19 menuntut pengelola bandara untuk menerapkan efisiensi operasional. Tidak hanya menciutkan jumlah terminal, tetapi juga bisa dengan strategi yang lebih berani, yaitu menyatukan operasi sejumlah bandara di wilayah yang berdekatan.

Keadilan Bagi Industri Lokal. Pemerintah didesak menindaklanjuti rencana pengenaan pajak penghasilan terhadap perusahaan digital asing, dengan segera meramu aturan main bagi korporasi over the top yang belum berbadan usaha tetap di Indonesia.

Usaha Hiburan Belum Bisa Dibuka. Sektor usaha hiburan DKI Jakarta belum diizinkan untuk buka kembali pada masa perpanjangan PSBB transisi fase I karena terganjal protokol kesehatan. Pengusaha perlu meyakinkan Pemprov DKI terkait dengan formula yang tepat terutama soal jaga jarak.

Bantuan Tunai Lebih Dinanti. Masyarakat menilai realokasi anggaran penanganan pandemi virus corona atau Covid-19 sebaiknya disalurkan dalam bentuk bantuan tunai dan penciptaan lapangan pekerjaan agar lebih tepat sasaran ketimbang disalurkan dalam bentuk bantuan sosial.

Gentar Terapkan PPH Digital. Alih-alih menunjukkan sikap tegas, pemerintah justru melunak dengan membuka ruang dialog terkait ancaman investigasi penerapan pajak digital yang dilayangkan oleh United States Trade Representative (USTR).

Startup & Bank Global 'Angkat Kaki'. Sejumlah perusahaan rintisan alias startup yang berbasis di Hong Kong mulai memindahkan data dan karyawan menyusul penerapan UU Keamanan Nasional oleh Beijing di bekas jajahan Inggris itu. Perbankan global juga berencana bermigrasi ke negara lain.

Potensi Ekspansi Terbuka. Perusahaan modal ventura mulai melirik lagi potensi ekspansi baru seiring dengan sinyal positif geliat ekonomi pada masa transisi setelah pandemi Covid-19 dinilai mereda.

Pendapatan Komisi Sulit Diandalkan. Bank perlu lebih kreatif dalam mengembangkan transaksi ritel demi memacu sumber pendapatan non-bunga, khususnya yang berbasis komisi, agar dapat mengimbangi tekanan pendapatan kredit di tengah pandemi.

Jalan Berputar Memburu Ghosn. Drama pelarian Carlos Ghosn terus berlanjut. Kini, upaya menjerat Ghosn dilakukan dengan terlebih dulu menyasar orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus itu.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

hong kong pajak digital
Editor : Rivki Maulana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top