Bisnis.com, JAKARTA - Bekas Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Chatib Basri ragu semua program pemulihan ekonomi nasional (PEN) bisa efektif mendorong ekonomi.
Chatib menilai persoalan utama dalam ekonomi saat ini adalah menurunnya kinerja sisi permintaan atau demand side sehingga fokus kebijakan pemerintah seharusnya mengaruh ke sana.
Kebijakan lain, seperti insentif dunia usaha seharusnya perlu ditinjau ulang. Apalagi, jika dilihat dari penyerapannya masih sangat rendah.
"Jadi ketika terbit PP 23/2020 tentang PEN saya tidak terlalu yakin karena absorbsi-nya sangat rendah," kata Chatib, Senin (20/7/2020).
Dia mencontohkan insentif pajak bagi pelaku usaha yang terdampak Covid-19, penggunaannya masih sepi. Hal ini wajar di saat kondisi pandemi seperti sekarang banyak perusahaan tak bayar pajak karena merugi.
Chatib menyarankan daripada insentif yang diberikan tidak efektif, lebih baik alokasi anggarannya diberikan kepada kelompok menengah ke bawah dengan memberikan bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (BLT).
"Kalau dilihat dari penyerapannya, yang paling efektif adalah BLT yang kemudian diikuti oleh kebijakan moneter," jelasnya.
Data pemerintah sampai 1 Juli 2020, realisasi alokasi anggaran penanganan Covid-19 baru mencapai Rp127,4 triliun atau 18,3 persen dari total anggaran yang dialokasikan senilai Rp695,2 triliun.
Realisasi itu terdiri dari dukungan untuk kesehatan mencapai 5,1 persen, perlindungan sosial sebesar 36,2 persen, dukungan UMKM 24,4 persen, insentif usaha sebanyak 11,2 persen, dan sektoral pemda yang mencapai 5,2 persen.
Adapun, rendahnya penyerapan anggaran penanganan Covid-19 disebabkan oleh empat hal. Pertama, dalam kasus dukungan kesehatan, antara lain relatif lambatnya proses verifikasi klaim biaya perawatan Covid-19.
"[Selain itu] verifikasi pembayaran insentif tenaga kesehatan di pemerintah daerah (pemda) relatif rumit," kata Cucun dalam rapat kerja (raker) dengan pemerintah, Rabu (15/7/2020).
Kedua, persoalan di program perlindungan sosial, terutama program yang targetnya diluar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) belum sepenuhnya terpenuhi dan rentan target error.
Tumpang tindih bantuan sosial (bansos) dan besarnya nilai bantuan yang berbeda, penyebaran per provinsi yang berbeda, dan penghentian sementara kartu pra kerja.
Ketiga, jumlah WP yang belum antusias memanfaatkan insentif perpajakan. Keempat, setelah dilakukan persiapan dan penyesuaiam sistem subsidi bunga sudah mulai berjalan baik kredit usaha rakyat (KUR) maupun nonKUR.
