Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Sri Mulyani: Pembahasan Pajak Digital Mandek

Meski mandek, Sri Mulyani berharap dua pilar pajak digital yang digagas OECD bisa disepakati segera. Pasalnya, pandemi Covid-19 membuat transformasi ke era digital semakin akseleratif.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 20 Juli 2020  |  17:36 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pembahasan pajak digital di tataran internasional mandek.

Menurutnya, OECD sudah menemukan dua pilar, yakni pilar pertama yang fokus ke pembagian hak pemajakan borderless.

"Untuk itu unified approach terus didiskusikan dalam G20," ujar Sri Mulyani, Senin (20/7/2020). Sementara itu, pilar kedua dimaksudkan untuk menghindari erosi perpajakan secara global.

Sri Mulyani berharap dua pilar ini diharapkan bisa disepakati segera. Pasalnya, pandemi Covid-19 membuat transformasi ke era digital semakin akseleratif.

Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurría berharap solusi multilateral terkait pemajakan ekonomi digital bisa terealisasi. Dalam publikasinya belum lama ini berharap Gurría melihat adanya sejumlah tantangan akibat tertundanya pemajakan ekonomi digital.

Dia meminta semua anggota Inclusive Framework on BEPS harus tetap terlibat dalam negosiasi untuk mencapai solusi global pada akhir tahun dengan menggunakan semua pekerjaan teknis yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir, termasuk selama krisis Covid-19.

Jika tidak ada solusi multilateral, lanjut dia, OECD memperkirakan lebih banyak negara akan mengambil langkah-langkah unilateral dan mereka yang sudah memilikinya mungkin tidak lagi terus menahannya.

"Ini, pada gilirannya, akan memicu perselisihan pajak dan, mau tidak mau, meningkatkan ketegangan perdagangan,"

Gurría menuturkan perang dagang, terutama jika terjadi saat ini, ketika ekonomi dunia sedang mengalami penurunan historis, akan memperburuk situasi ekonomi, pekerjaan dan kepercayaan lebih jauh.

"Solusi multilateral yang didasarkan pada pekerjaan 137 anggota Kerangka Inklusif di OECD jelas merupakan cara terbaik ke depan,” kata Gurría.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pajak digital sri mulyani
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top