Bisnis.com, JAKARTA - Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Labuan Bajo, terutama Pulau Komodo, akan diarahkan untuk pengembangan premium tourism di Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bappenas/ Menteri PPN Suharso Monoarfa dalam rapat Rapat Kerja untuk membahas Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Labuan Bajo.
Rapat ini dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula, Direktur Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores Shana Fatina serta Kepala Balai Taman Nasional Komodo Lukita Awang Nistyantara di Hotel Inaya Bay Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (17/7).
Suharso menuturkan penetapan ITMP Labuan Bajo sebagai kawasan pariwisata premium sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.
“Pulau Flores ini kita dorong sebagai salah satu destinasi wisata tingkat premium karena punya keunggulan Komodo, saya kira di dunia tidak ada yang punya, kecuali di NTT ini," tegas Suharso dalam siaran pers, Jumat (17/7/2020).
Oleh karen itu, Bappenas dan pemangku kepentingan menyusun Master Plan secara terintegrasi.
Baca Juga
"Apa saja yang perlu dilakukan pemerintah pusat terutama infrastruktur dasarnya apa yang mesti dibantu, sektor-sektor ekonomi apa yang bisa jadi pembangkit untuk ekonomi di daerah sini,” ujar Suharso.
ITMP akan disusun pada 2020-2021 dan akan berfungsi sebagai panduan bagi pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas secara terpadu dalam aspek-aspek kepariwisataan, infrastruktur, kehutanan, kemaritiman, tata ruang dan investasi yang selaras dengan perkembangan wilayah secara keseluruhan.
Suharso mengakui Bappenas sebagai pengarah ingin tahu persis dan mendengar visi dari Gubernur NTT yang banyak memahami keadaan dan apa saja yang perlu diselesaikan di lapangan agar terjadi percepatan pembangunan.
Hal tersebut terkait dengan kesiapan pertemuan G-20 dan ASEAN Summit pada 2023 di Labuan Bajo.
"Tentu semua hal harus dipersiapkan dengan baik dan matang. Itu yang kami hitung tadi dengan baik dan kami akan uji kembali penganggaran dan pengalokasiannya seperti apa, siapa saja yang akan bertanggung jawab untuk itu,” jelas Suharso.
