Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) meminta pengelolaan dan pemanfaatan area lego jangkar akan dilakukan dengan penyelesaian satu pintu agar waktu penyelesaian bisa lebih cepat.
Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam pelaksanaannya, Menko Luhut memberi arahan agar semua proses administrasi dilakukan secara daring. Adapun, hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi untuk menindaklanjuti finalisasi Pengelolaan Area Lego Jangkar.
"Nantinya lego jangkar akan dikelola oleh pemerintah provinsi, dengan bagi hasil bersama pemerintah kabupaten kota,” kata Jodi dalam siaran pers, Jumat (17/7/2020).
Dia menjelaskan salah satu permasalahan lego jangkar adalah terkait pengelolaan limbah, karena seringkali masih ditemukan ada kapal yang melakukan pembuangan limbahnya di laut. Oleh karena itu, rakor juga membahas mengenai pengadaan fasilitas untuk limbah kapal.
Pihaknya ingin agar analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) untuk limbah ini untuk segera disiapkan. Kemudian tank cleaning agar dipusatkan segera, supaya area Batam dan Bintan tidak tercemar.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang diwakili Sekretaris Daerah Arif Fadillah menyampaikan apresiasinya atas perhatian dari pemerintah pusat karena sebelumnya pemerintah provinsi tidak dapat ikut mengelola lego jangkar. Nantinya Pemprov Kepri akan menjadi penanggung jawab untuk area lego jangkar di Tanjung Berakit dan Kabil.
Baca Juga
“Saat ini kondisi lego jangkar menurun drastis, pendapatan juga terus menurun. Pengurusan Surat Persetujuan Keagenan Kapal Asing [PKKA] saja bisa 2-4 hari, padahal kapal hanya berlabuh 2-4 jam. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih atas perhatian Pak Menko dan Pemerintah Pusat,” ujar Arif.
_(1).jpg?w=348&h=261)
