Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) meminta kebijakan work from home (WFH) dilanjutkan karena masyarakat seakan menganggap ancamam Covid-19 sudah tidak ada dalam new normal.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana B. Pramesti menilai ketika sebagian masyarakat ternyata sudah terbiasa bekerja dengan baik dari rumah atau WFH tanpa ada hambatan berarti sebaiknya tetap dilanjutkan.
"Kami mengajak masyarakat untuk justru lebih berhati-hati dan waspada karena wabah Covid-19 sebenarnya masih berlangsung, dan aktivitas-aktivitas yang semula dihentikan saat PSBB penuh sekarang ini sudah dibolehkan, jadi justru resiko penularan makin tinggi,“ katanya, Senin (13/7/2020).
Sementara itu, jika tetap perlu ke kantor frekuensinya dapat dikurangi misalnya dari semula lima hari per pekan menjadi cukup dua hari per pekan dengan pengaturan jadwal. Demikian pula pekerjaan-pekerjaan yang menuntut datang ke tempat kerja setiap hari, pemilik kerja harus bersedia mengatur jadwal berangkat dan pulang pegawainya agar tidak menumpuk pada satu waktu tertentu.
Mempertimbangkan kondisi saat ini Polana menyebut seperti ada euforia di kalangan masyarakat menyambut adaptasi kebiasaan baru, seolah-olah tidak ada lagi ancaman Covid-19. Oleh karena itu, dia meminta masyarakat memaksa diri membangun kebiasan baru agar mengurangi resiko sebesar mungkin dari penularan Covid-19.
"Transportasi pada masa pandemi tidak mungkin dapat melayani masyarakat dengan protokol kesehatan yang memadai jika demand nya masih persis sama dengan sebelum pandemi,” ujar Polana.
Baca Juga
Hal ini tidak lain karena kapasitas angkutan harus dikurangi agar dapat menegakkan physical distancing. Menurutnya, hingga saat ini sudah cukup banyak ketentuan peraturan yang mengatur soal permintaan ini, mulai dari Peraturan Kepala Daerah, Gugus Tugas Covid-19 hingga Peraturan Menteri, tinggal konsistensi pelaksanaannya.
“WHO pernah menyatakan bahwa transportasi menjadi salah satu faktor potensial penularan dan penyebaran Covid-19, untuk itu kami berjuang keras agar transportasi komuter di wilayah Jabodetabek terhindar dari hal itu, namun semua itu sulit diwujudkan tanpa partisipasi masyarakat, “ katanya.
