Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyambut baik adanya usulan dari Pemprov Riau tentang pembangunan tanggul di pesisir pantai tiga pulau terluar daerah itu yang berbatas langsung dengan Malaysia.
Direktur Sungai dan Pantai Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia menjelaskan sebelum usulan itu dapat disetujui, perlu ada kajian teknis yang akan dipelajari oleh pihaknya.
"Sebelum itu [tanggul dibangun] perlu ada kajian teknisnya yang perlu kami pelajari lebih dulu, lalu menyangkut strukturnya seperti apa, namanya readiness criteria," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (10/7/2020).
Readiness criteria ini terdiri dari sejumlah kesiapan yang harus dipenuhi pemda. Pertama, adanya surat permintaan; kedua, kesiapan lahan; ketiga, kesiapan rencana induk dan detail desain; keempat, kesiapan institusi pengelola dan anggaran pengelolaan, lalu kelima, kesanggupan menerima hibah.
Pada rencana induk, perlu dilengkapi dengan kajian dampak lingkungan terhadap rencana pembangunan tanggul di wilayah sekitar lokasi. Tidak hanya itu, setelah pengajuan tersebut diterima Kemen PUPR, perlu juga disiapkan skenario penganggaran proyek apabila disetujui nantinya.
"Jadi begini, kalau proyek ini dari kami usulannya, kajian sampai DED dan lainnya itu kami siapkan. Tapi kalau usulan dari daerah, pemda harus menyiapkan itu dulu karena usulan dari sana," ujarnya.
Baca Juga
Sebelumnya Pemprov Riau menyatakan ada tiga pulau yang ada di wilayah tersebut, yaitu Rupat, Bengkalis, dan Rangsang, saat ini berisiko hilang akibat tergerus abrasi air laut, bila tidak diantisipasi oleh pemerintah dengan membangun turap di sepanjang garis pantainya.
Gubernur Riau Syamsuar menjelaskan masalah ini sudah beberapa kali dibahas dan diadakan rapat bersama pemerintah pusat, dan saat ini kondisi infrastruktur di ketiga pulau sangat terbatas.
“Kami sering membahas masalah ini kenapa, kapan lagi pulau ini mendapatkan anggaran dari APBN, karena sampai sekarang tidak pernah dapat [anggaran pembangunan APBN] di sana, kami menyatakan ini karena berpedoman dari daerah lain yang sudah dapat,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Kamis (9/7/2020).
Dari hasil kajian yang telah dilakukan BPPT pada 2019 lalu, untuk penanganan abrasi di sepanjang garis pantai 139,85 kilometer, perlu dibangun bangunan pengaman atau turap dengan estimasi biaya Rp1,94 triliun, dan bakal dibangun bertahap pada 2021-2024.
Salah satu penyebab utama abrasi di ketiga pulau yaitu adanya kerusakan ekosistem gambut di pulau tersebut, yang luasnya mencapai 1.609 hektare. Selain itu juga adanya gelombang arus laut yang besar dari Selat Malaka.
