Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan bahwa anggaran untuk mengatasi kekurangan pasok perumahan selama ini masih belum mencukupi.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan bahwa hal itulah yang membuat pemerintah meluncurkan program tabungan perumahan rakyat (tapera) yang diyakini dapat mengurangi masalah backlog atau defisit perumahan.
"Tapera salah satu solusi ke depan untuk mengatasi masalah backlog," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Kamis (9/7/2020).
Total anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah backlog perumahan mencapai Rp552,7 triliun. Namun, anggaran yang diterima direktorat perumahan hanya mencapai Rp54 triliun atau 9,7 persen dari total kebutuhan anggaran.
"Kalau Ditjen Perumahan hanya dialokasikan kurang lebih sampai 5 tahun perumahan 2020—2024 pembiayaan itu Rp54 triliun dan ini hanya mampu membangun 870.000 unit rumah," tuturnya.
Berdasarkan data BPS pada 2015, angka backlog perumahan telah mencapai 11,4 juta unit. Dengan program sejuta rumah sebanyak 3,76 juta rumah, saat ini masih defisit sebesar 7,64 juta unit.
Baca Juga
"Ini dibutuhkan tambahan pembiayaan di luar anggaran dari pemerintah untuk menutupi kekurangan lainnya. Masih defisit sekarang sekitar 7,64 juta ke depan," ucap Khalawi.
Terlebih, ada pertumbuhan kebutuhan keluarga baru tiap tahun kurang lebih 700.000 per tahun yang juga membutuhkan rumah.
"Ini jadi dilema karena program sejuta rumah enggak cukup mesti ada inovasi lain. Makanya ada tapera salah satunya," ujarnya.
Adapun, capaian program sejuta rumah dari 2015—2019, Kementerian PUPR telah membangun total 4,8 juta unit dari target 5 juta unit.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, backlog perumahan mencapai 7,64 juta unit per awal 2020 yang terdiri atas 6,48 juta unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) non-fixed income, 1,72 juta unit rumah untuk MBR fixed income dan 0,56 juta unit rumah untuk non-MBR.
Lalu, backlog perumahan juga terjadi pada rumah tidak layak huni (RTLH) ini sebanyak 2,36 juta unit rumah terdiri atas backlog RTLH 2015 hingga 2019.
