Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang pengoperasian Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat pada awal 2021, sejumlah perbankan menyambut baik dan berharap bisa bekerja sama dengan badan tersebut.
Head of Retail PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Hermita Akmal mengatakan bahwa BNI sudah siap lantaran sebelumnya juga sudah berpengalaman mengurusi dana perumahan pegawai negeri sipil dari skema Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum).
“Saya melihatnya kalau ASN [aparatur sipil negara] didahulukan malah lebih bagus, bisa adaptasi dulu, trial and error, supaya bisa berjalan lancar,” ungkapnya pada webinar, Jumat (26/6/2020).
Apalagi, menurutnya, program ini bisa lebih baik dari program Bapertarum karena juga bisa digunakan selain untuk membeli rumah, juga bisa untuk merenovasi dan membangun rumah.
“Dari sisi perbankan sangat men-support, apalagi melihat bahwa dari sekian banyak [anggaran] yang disediakan yang terserap baru 12 persen untuk PNS, berarti banyak PNS yang banyak belum punya rumah. Program ini diharapkan bisa memaksimalkan penyerapannya,” kata Hermita.
Dia mengusulkan supaya perbankan bersama dengan BP Tapera melakukan sosialisasi lebih lanjut ke pemerintah daerah sehingga pegawai-pegawainya lebih percaya diri untuk memanfaatkan program tersebut.
Baca Juga
Hermita juga menyebutkan bahwa BNI juga sudah bekerja sama dengan lebih dari 1.700 pengembang yang bisa dikerjasamakan dengan instansi pemerintah agar penyerapan program tapera nantinya bisa lebih mudah.
Adapun, agar masyarakat lebih tertarik mengikuti tapera, ada baiknya pemerintah juga membuat relaksasi bagi peserta yang ingin mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) sehingga semua bisa dapat rumah dengan proses yang tidak berbelit-belit.
“Nah, relaksasinya apa saja? Ini perlu dirembuk bareng lagi. Intinya, perbankan sangat support,” ujarnya.
Sementara itu, Executive Vice President PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Suryanti Agustinar mengatakan bahwa BTN sudah siap menjadi pusat finansial lantaran sudah mempunyai data lengkap tentang kondisi perumahan dan penyebarannya.
“Jadi, kami bisa tambah sinergi dengan PPDPP [Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan]. BP Tapera akan melakukan pengelolaan dan juga pemupukan. Kami berharap selain untuk pemanfaatan, kami bisa menjadi tempat pemupukan dana,” katanya.
Sebagai bank yang juga fokus pada pemenuhan program sejuta rumah, tapera diharapkan juga bisa memperbesar pasar perumahan menengah bawah untuk kalangan di atas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekalipun dengan menyediakan bunga yang tetap rendah.
“Kami sudah mempersiapkan diri karena segmennya akan bertambah. Dukungan yang kami butuhkan adalah bagaimana untuk masalah regulator untuk rencana pengalihan FLPP [fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan] ke BP Tapera,” tuturnya.
Suryanti juga mengusulkasn agar pemerintah nantinya masih harus memerincikan mekanisme pengalihan dari FLPP, mekanisme kepesertaan bagi MBR yang sudah mendapat manfaat FLPP, dan tentang pedoman pengelolaan tapera.
Kemudian, mengenai aturan tentang penunjukan bank penampung dan penyalur, serta peraturan tentang skema pembiayaan bagi peserta juga harus diperjelas. “Kami dari BTN sudah mempersiapkan kapasitas kami untuk pemenuhan dalam rangka program sejuta rumah,” tambahnya.
