Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta percepatan pembangunan tol Cisumdawu. Pasalnya, jalan bebas hambatan ini merupakan infrastruktur pendukung bandar udara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.
Presiden Jokowi meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan hambatan dalam pembangunan proyek infrastruktur tersebut.
“Saya melihat di lapangan ada proses pembebasan lahannya yang terhambat. Kemudian pengembalian dana talangan tanah terhambat karena administrasi,” kata Presiden saat membuka rapat terbatas percepatan pembangunan proyek strategis nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020).
Dia mengatakan bahwa kendala teknis dan prosedur administrasi yang menghambat pembangunan tol Cisumdawu merupakan permasalahan yang berulang. Namun, tidak ada upaya penyelesaian secara permanen, karena selalu menggunakan pendekatan kasus per kasus.
“Tidak kita buat regulasi yang cepat dan ringkas. Sebetulnya solusinya itu,” katanya.
Sementara itu, pada awal tahun ini Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan atau Cisumdawu bisa rampung pada akhir 2020. Jalan tol sepanjang 61,5 kilometer ini merupakan akses baru dari Bandung menuju Bandara Internasional Jawa Barat, Majalengka.
Baca Juga
Konstruksi jalan tol Cisumdawu ini melintasi perbukitan sehingga proyek harus membuat terowongan sepanjang 472 meter. Cisumdawu menjadi proyek jalan tol pertama yang memiliki terowongan.
Adapun, jalan tol Cisumdawu dibangun oleh pemerintah dan badan usaha jalan tol PT Citra Karya Jabar Tol. Pemerintah menggarap seksi 1 dan seksi 2 sepanjang 29 kilometer sedangkan seksi 3 hingga seksi 6 sejauh 32,8 kilometer dibangun oleh CKTJ. Investasi pembangunan di seksi 1 dan seksi 2 berasal dari anggaran negara dan pinjaman perbankan China.
Pada seksi 2 pemerintah berkerja sama dengan kontraktor China. Dalam prosesnya, pemerintah mengambil alih porsi pekerjaan kontraktor China, sehingga pemerintah mengerjakan 55 persen seksi 2 dan kontraktor China 45 persen. Sebelumnya 65 persen pengerjaan dilakukan oleh kontraktor China dan 35 persen oleh pemerintah.
